Presiden Prabowo Gelar Pertemuan Tertutup di Hambalang, Bahas Penertiban Hutan dan Tambang Ilegal

Lens IDN, Bogor – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga negara ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Selasa malam (19/8/2025). Pertemuan tersebut berlangsung secara mendadak dan digelar secara tertutup.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pembahasan utama dalam pertemuan tersebut berfokus pada langkah penertiban kawasan hutan serta aktivitas pertambangan ilegal yang semakin marak.

“Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari empat jam tersebut, Presiden Prabowo meminta laporan terbaru terkait perkembangan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal,” ujar Teddy, Rabu (20/8/2025).

Sejalan dengan Pidato Kenegaraan

Teddy menegaskan bahwa arah diskusi di Hambalang konsisten dengan komitmen Presiden Prabowo yang sebelumnya telah ditegaskan dalam Pidato Kenegaraan di hadapan MPR RI. Kala itu, Prabowo menyatakan tekadnya untuk menindak tegas pelanggaran hukum tanpa pandang bulu.

“Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia, jangan pernah berpikir bahwa yang besar dan yang kaya bisa bertindak sewenang-wenang,” tegas Prabowo dalam pidato yang kembali dikutip oleh Seskab.

Dihadiri Tokoh Penting Kabinet dan Aparat Penegak Hukum

Pertemuan strategis di Hambalang ini dihadiri sejumlah tokoh penting pemerintahan, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Selain itu, hadir pula pimpinan lembaga penegak hukum, yaitu Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Komitmen Pemerintah Lawan Mafia Sumber Daya Alam

Langkah Presiden Prabowo ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani mafia hutan dan tambang ilegal yang kerap merugikan negara, merusak lingkungan, serta mengancam keberlanjutan ekosistem.

Pengamat menilai, pertemuan ini bisa menjadi titik awal koordinasi besar antara kementerian dan aparat hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran.

Dengan langkah ini, publik menaruh harapan besar agar penertiban kawasan hutan dan penindakan terhadap tambang ilegal tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berpihak pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan lingkungan.