Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Habib Aboe Apresiasi Korlantas Polri, Tekankan Pendekatan Humanis Jelang Nataru 2025–2026

Habib Aboe Apresiasi Korlantas Polri, Tekankan Pendekatan Humanis Jelang Nataru 2025–2026

  • account_circle Azkatia
  • calendar_month Jum, 28 Nov 2025

Lens IDN, Jakarta Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, memberikan apresiasi terhadap kinerja Direktorat Lalu Lintas Polri dalam menghadapi tantangan pelayanan publik, khususnya menjelang arus Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026. Ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan lalu lintas harus diukur dari implementasi nyata di lapangan, bukan semata paparan konsep di forum resmi.

Apresiasi tersebut disampaikan Habib Aboe saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri dan para Direktur Lalu Lintas Polda se-Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Menurut Habib Aboe, polisi lalu lintas memiliki posisi strategis karena menjadi garda terdepan yang paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat.

“Polisi lalu lintas adalah wajah terdepan Polri. Setiap hari mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga sikap, pelayanan, dan cara bertindak mereka sangat menentukan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” ujar Habib Aboe.

Ia menilai, pendekatan humanis yang ditunjukkan jajaran Korlantas dalam pemaparan rapat bukan sekadar gaya komunikasi, melainkan cerminan dari upaya membangun relasi yang lebih sehat antara polisi dan masyarakat.

“Wajah polisi yang paling terlihat itu ya lalu lintas. Penyampaian yang humanis seperti yang ditunjukkan tadi menjadi hal penting. Ini bukan pujian berlebihan, tapi sebuah kebutuhan karena masyarakat menilai rasa aman dari pengalaman langsung mereka di jalan,” tegasnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyinggung peran vital bidang lalu lintas sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Ia menilai, penguatan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut harus diimbangi dengan profesionalisme tinggi, integritas aparat, serta konsistensi dalam penegakan aturan tanpa intervensi kepentingan mana pun.

Habib Aboe juga mengingatkan agar seluruh konsep, strategi, dan inovasi yang dipaparkan dalam rapat tidak berhenti pada tataran wacana.

“Harapannya, apa yang disampaikan hari ini tidak hanya menjadi tayangan presentasi, tetapi benar-benar terwujud sebagai fakta pelayanan di lapangan,” ujar anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, ia turut menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas pada periode Nataru 2024–2025. Berdasarkan data yang disampaikan, tercatat sebanyak 3.434 kejadian kecelakaan lalu lintas selama periode tersebut. Angka ini, menurutnya, harus menjadi alarm serius bagi semua pihak untuk memperkuat sistem keselamatan jalan.

“Data ini tidak boleh dianggap sebagai angka biasa. Ini menjadi pengingat bahwa keselamatan masyarakat di jalan raya harus terus diperbaiki, baik dari sisi pengawasan, fasilitas, maupun kualitas pelayanan aparat,” tambahnya.

Sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKS periode 2020–2025, Habib Aboe menekankan bahwa peningkatan keselamatan berlalu lintas tidak hanya menjadi tugas kepolisian semata, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat.

Ia berharap, momentum persiapan Nataru 2025–2026 dapat dimanfaatkan Polri untuk memperkuat pelayanan yang lebih aman, humanis, dan berorientasi pada keselamatan pengguna jalan.

  • Penulis: Azkatia

Rekomendasi Untuk Anda

  • Nining Porwaningsih Persembahkan Emas untuk Kemenpora di Pornas Korpri XVII 2025 Lewat Balap Sepeda XCC

    Nining Porwaningsih Persembahkan Emas untuk Kemenpora di Pornas Korpri XVII 2025 Lewat Balap Sepeda XCC

    • calendar_month Kam, 9 Okt 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Palembang – Prestasi membanggakan kembali diraih kontingen Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada ajang Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) XVII Tahun 2025. Kali ini, medali emas datang dari cabang balap sepeda Women Cross Country Short Track (XCC) melalui aksi gemilang atlet Kemenpora, Nining Porwaningsih. Bertanding di Arena Motor Cross, […]

  • Wamenkeu Tegaskan APBN 2026 Dirancang untuk Prioritas Presiden dan Kesejahteraan Seluruh Rakyat

    Wamenkeu Tegaskan APBN 2026 Dirancang untuk Prioritas Presiden dan Kesejahteraan Seluruh Rakyat

    • calendar_month Ming, 17 Agu 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 disusun untuk membiayai seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Menurut Suahasil, APBN tidak bisa dipandang secara terpisah antara belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melainkan […]

  • WhatsApp Image 2025-12-15 at 12.07.10

    Fakultas Hukum UIJ Gelar Yudisium Sarjana Hukum Periode I Tahun Akademik 2025–2026

    • calendar_month Sen, 15 Des 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jember — Fakultas Hukum Universitas Islam Jember (UIJ) menggelar Yudisium Sarjana Strata Satu (S1) Periode I Tahun Akademik 2025–2026, Sabtu (13/12/2025). Kegiatan ini menandai kelulusan mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dekan Fakultas Hukum UIJ, Supianto, mengatakan bahwa yudisium merupakan tahapan penting dalam proses akademik […]

  • lagu nasional

    Sekjen PSSI Yunus Nusi Desak Aturan Royalti Lagu Nasional Dihapus

    • calendar_month Sab, 16 Agu 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi, menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa pemutaran lagu-lagu nasional, termasuk Indonesia Raya, Indonesia Pusaka, hingga Tanah Airku, akan dikenakan biaya royalti. Menurutnya, aturan tersebut tidak masuk akal dan justru mencederai semangat kebangsaan. Yunus menegaskan bahwa para pencipta lagu perjuangan tidak pernah mengharapkan imbalan materi. Lagu-lagu nasional […]

  • KUHP Nasional

    Integrasi Core Crimes Dalam KUHP Nasional: Analisis De Minimis Tindak Pidana Khusus dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia

    • calendar_month Sel, 12 Agu 2025
    • account_circle Bintoro Wisnu Prasojo, Hakim PN Serui.
    • 0Komentar

    Lens IDN, Opini – Sistem hukum pidana Indonesia saat ini merupakan perpaduan antara hukum pidana warisan kolonial dan berbagai undang-undang pidana khusus (lex specialis) yang lahir setelah kemerdekaan. Keberadaan undang-undang pidana khusus ini, meskipun diperlukan untuk mengatasi perkembangan tindak pidana yang semakin kompleks dan spesifik, telah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti disharmoni norma, tumpang tindih kewenangan […]

  • Wamenaker Immanuel Ebenezer Minta Amnesti ke Presiden Prabowo Usai Jadi Tersangka Kasus Korupsi K3

    Wamenaker Immanuel Ebenezer Minta Amnesti ke Presiden Prabowo Usai Jadi Tersangka Kasus Korupsi K3

    • calendar_month Sab, 23 Agu 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Immanuel berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti atas kasus yang menjeratnya. “Semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo,” ujar Immanuel […]

expand_less