Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kolom » Vonis untuk Sebuah Kreativitas, Kasus Amsal Sitepu dan Krisis Keadilan Substantif dalam Penegakan Tipikor

Vonis untuk Sebuah Kreativitas, Kasus Amsal Sitepu dan Krisis Keadilan Substantif dalam Penegakan Tipikor

  • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Lens IDN, Kolom – Seorang videografer duduk di kursi terdakwa atas selisih harga jasa Rp 5,9 juta per desa. Pejabat yang menyetujui dan mencairkan anggarannya menjadi saksi. Auditor yang menghitung kerugian negara tak pernah hadir di persidangan. Vonis dijadwalkan 1 April 2026 — dan apa pun hasilnya, ia akan menjadi cermin bagi sistem hukum Indonesia.

Amsal Christy Sitepu, Direktur CV Promiseland, mengajukan proposal pembuatan video profil kepada sekitar 20 desa di Kabupaten Karo dengan biaya Rp 30 juta per desa, tahun anggaran 2020–2022. Video dikerjakan, diterima, dan dibayar. Namun pada 19 November 2025, setelah dipanggil sebagai saksi, ia langsung ditetapkan tersangka di hari yang sama — tanpa pernah sekalipun diperiksa Inspektorat sebelumnya. Audit Inspektorat Karo menilai biaya seharusnya Rp 24,1 juta per proyek. Selisih itulah — kurang dari Rp 6 juta per desa — yang dikualifikasikan sebagai kerugian negara senilai total Rp 202 juta.

Dakwaan menggunakan Pasal 3 UU Tipikor yang mensyaratkan penyalahgunaan kewenangan karena jabatan. Namun Amsal bukan pejabat publik — ia penyedia jasa swasta. Dalam doktrin yang lazim, Pasal 3 diperuntukkan bagi pegawai negeri, sementara Pasal 2 untuk swasta. Meski SEMA 7/2012 membuka keduanya bagi siapapun, pertanyaan tetap relevan: apakah penyedia jasa yang menerima bayaran dari anggaran desa otomatis tunduk pada rezim jabatan dalam Pasal 3?

Hal yang lebih mendasar adalah soal mens rea. Amsal menyatakan tidak pernah berniat mencuri uang negara — dan fakta bahwa pekerjaan diselesaikan, direvisi, diterima, serta dibayar secara formal memperlemah klaim adanya niat jahat. Lebih jauh, jaksa menjadikan sikap Amsal yang “tidak mengakui perbuatan” sebagai hal yang memberatkan — sebuah konstruksi yang bermasalah, karena hak untuk tidak mengaku adalah hak konstitusional, bukan bukti kesalahan.

Soal perhitungan kerugian negara pun kritis: audit dilakukan Inspektorat Kabupaten Karo, bukan BPK atau BPKP. Yurisprudensi MA (Putusan No. 69 K/Pid.Sus/2013) menegaskan bahwa tanpa audit lembaga yang berwenang, kerugian negara tidak terbukti. Lebih parah, pihak Dinas Komdigi yang menjadi dasar perhitungan tidak pernah dihadirkan di persidangan — sehingga angka kerugian tidak bisa diuji silang oleh terdakwa. Setelah Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, kerugian negara harus bersifat nyata dan aktual. Pertanyaannya: di mana kerugian nyata itu jika produk diterima, tidak dikembalikan, dan tidak pernah dipermasalahkan desa selama bertahun-tahun?

Terakhir, tidak ada norma harga baku jasa videografi dalam pengadaan pemerintah — tidak ada e-katalog, tidak ada SBU khusus. Jika tidak ada norma yang dilanggar, sulit membuktikan unsur “melawan hukum.” Ironisnya, auditor menilai komponen konsep, editing, dan dubbing bernilai nol rupiah — justru elemen yang paling bernilai dalam industri produksi video profesional di mana pun di dunia.

Anomali yang tak terjawab: kepala desa yang menyetujui RAB, mencairkan dana, dan menerima pekerjaan hanya menjadi saksi — bukan terdakwa.

Kasus ini memperlihatkan tiga gejala sekaligus dalam politik hukum penegakan Tipikor. Pertama, over-kriminalisasi: selisih harga subyektif tanpa norma baku diperlakukan sebagai korupsi pidana, padahal lebih tepat diselesaikan secara administratif atau perdata. Ini bukan anomali — ini pola yang sudah lama diidentifikasi oleh akademisi hukum pidana Indonesia.

Kedua, paradoks prioritas: total kerugian negara seluruh perkara ini Rp 1,8 miliar, dengan satu rekanan lain menanggung Rp 1,1 miliar. Amsal yang menanggung Rp 202 juta justru paling viral. Kasus kecil lebih cepat dan mudah diproses; kasus besar butuh waktu dan sumber daya lebih besar. Hasilnya: penegakan Tipikor tampak aktif menindak yang kecil, lamban menghadapi yang besar.

Ketiga, chilling effect terhadap ekosistem Dana Desa. Jika vonis bersalah dijatuhkan tanpa standar pembuktian yang ketat, tidak ada UMKM kreatif yang akan berani bermitra dengan pemerintah desa. Kebijakan digitalisasi desa akan mandek bukan karena tidak ada anggaran, melainkan karena tidak ada mitra yang mau mengambil risiko pidana atas selisih penilaian yang bersifat subyektif.

Vonis 1 April 2026 bukan sekadar tentang nasib seorang videografer. Ia adalah tentang di mana batas korupsi sesungguhnya ditarik dalam sistem hukum Indonesia — dan apakah batas itu cukup jelas untuk melindungi siapa saja yang bermitra dengan negara. Tiga agenda reformasi mendesak: revisi Pasal 2 dan 3 UU Tipikor untuk mempertegas mens rea; pembentukan standar harga referensi jasa kreatif oleh LKPP; dan reformasi kebijakan penuntutan Kejaksaan yang membedakan sengketa harga dari korupsi berencana.

Jika hukum tidak mampu membedakan pengusaha kecil yang salah administrasi dari koruptor yang mencuri dengan sadar, maka bukan hanya Amsal yang kalah — seluruh kepercayaan publik terhadap supremasi hukum ikut terkubur bersama vonis itu.

  • Penulis: Ramadhan Iman Santoso, S. H., Pegiat di MOEDA Institute. 
  • Editor: Devina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perjalanan Karier Reea J.C Donnelly dari Penyanyi TVRI hingga Pemeran Bu Rina di Asmara Gen Z

    Perjalanan Karier Reea J.C Donnelly dari Penyanyi TVRI hingga Pemeran Bu Rina di Asmara Gen Z

    • calendar_month Kamis, 9 Okt 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta — Nama Reea J.C Donnelly tengah menjadi sorotan publik berkat perannya sebagai Bu Rina dalam sinetron populer Asmara Gen Z. Aktingnya yang natural dan penuh penghayatan berhasil mencuri perhatian penonton televisi tanah air. Tak hanya dikenal sebagai aktris berbakat, Reea juga merupakan sosok inspiratif yang membuktikan bahwa kecerdasan akademik dapat berjalan seiring dengan […]

  • IMG-20260917-WA0022

    Plot Twist: Bahagia Itu Skill, Bukan Bawaan Lahir

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle Laurencia Vicky Siswanto, Mahasiswa Fakultas Psikologi, Program Studi Magister Psikologi, Universitas Katolik Soegijapranata (SCU). 
    • 0Komentar

    Lens IDN, Kolom – Ada satu pertanyaan sederhana yang sering kita hindari: sebenarnya, apakah kita bisa belajar menjadi bahagia? Pertanyaan ini terdengar seperti materi seminar motivasi. Bahkan, ketika mendengar ada kelas kuliah yang khusus membahas kebahagiaan, sebagian orang mungkin langsung membayangkan ruangan penuh kutipan inspiratif, senyum lebar, dan nasihat agar selalu berpikir positif. Namun, bagaimana […]

  • IMG-20260311-WA0031

    Kabinet Berdaya Bersama HMPS PMI Resmi Dilantik, dengan Menggaungkan Semangat Progresif untuk Pemberdayaan Masyarakat

    • calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi menyelenggarakan kegiatan Pelantikan Pengurus Organisasi Mahasiswa pada hari Rabu, 11 Maret 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam proses regenerasi Kepemimpinan Mahasiswa serta penguatan peran organisasi mahasiswa dalam mendukung Pengembangan akademik, Kepemimpinan, dan pengabdian kepada Masyarakat. Acara pelantikan tersebut dihadiri […]

  • IMG-20260809-WA0059

    Taufik Muhammad Guntur Ingatkan ASN, Jangan Bawa Birokrasi ke Ranah Politik Praktis

    • calendar_month Minggu, 9 Agt 2026
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Sukabumi – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi, Taufik Muhammad Guntur, SE., MM, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi agar tetap menjaga profesionalisme, netralitas, dan integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi beredarnya rekaman suara yang diduga berasal dari rapat internal Pemerintah Kota Sukabumi dan […]

  • Garnacho Selebrasi Berlebihan, Kesalahan di Akhir Laga Bikin Brentford Samakan Kedudukan

    Garnacho Selebrasi Berlebihan, Kesalahan di Akhir Laga Bikin Brentford Samakan Kedudukan

    • calendar_month Minggu, 14 Sep 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta – Alejandro Garnacho sempat menjadi sorotan setelah melakukan selebrasi penuh emosi di depan suporter Chelsea, seakan Chelsea telah mengunci kemenangan. Namun, momen euforia itu berbalik menjadi sorotan negatif ketika sang winger asal Argentina justru melakukan kesalahan krusial di menit-menit akhir pertandingan. Dalam laga sengit Premier League melawan Brentford, Garnacho tampak begitu percaya […]

  • Benjamin Sesko

    Transfer Panas! Benjamin Sesko Dikabarkan Sepakati Kontrak Lisan dengan Manchester United dan Newcastle, RB Leipzig Tunggu Tawaran Terbaik

    • calendar_month Minggu, 10 Agt 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta – Bursa transfer Liga Inggris kembali memanas. Striker muda RB Leipzig, Benjamin Sesko, disebut sudah mencapai kesepakatan lisan dengan Manchester United dan Newcastle United. Informasi ini diungkap jurnalis Sky Sports, Florian Plettenberg. Kini, keputusan akhir ada di tangan RB Leipzig. Manchester United mengajukan tawaran sebesar €75 juta plus bonus €10 juta. Total […]

expand_less