Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Sampah Kabupaten Malang Capai 1.094 Ton per Hari, Pesantren Didorong Terapkan Konsep Hijau

Sampah Kabupaten Malang Capai 1.094 Ton per Hari, Pesantren Didorong Terapkan Konsep Hijau

  • calendar_month Sabtu, 3 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Lens IDN, Malang — Timbulan sampah di Kabupaten Malang mencapai sekitar 1.094 ton per hari pada 2026. Data tersebut disampaikan Dr. Nuning Nur Laila dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam Seminar dan Lokakarya I Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) VI Tahun 2026.

Seminar bertajuk “Pesantren, Santri, dan Ekoteologi (Fiqhul Bi’ah) dalam Perspektif Fiqh Industri” itu berlangsung di Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang, Kabupaten Malang, pada 2 Oktober 2026.

Dalam paparannya bertajuk “Merawat Bumi, Menjaga Kehidupan: Dari Kabupaten Malang menuju Tanggung Jawab Ekologis”, Nuning menjelaskan bahwa Kabupaten Malang memiliki luas wilayah sekitar 3.531 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 2,8 juta jiwa.

Dari timbulan sampah sekitar 1.094 ton per hari tersebut, sekitar 77 persen merupakan sampah organik. Sementara itu, sebanyak 75,82 persen sampah disebut telah terkelola.

Adapun sekitar 24,18 persen atau kurang lebih 265 ton sampah per hari masih belum terkelola.

Tantangan Lingkungan Semakin Kompleks

Nuning menjelaskan, persoalan sampah tidak dapat dilepaskan dari tantangan lingkungan yang lebih luas. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta pencemaran menjadi sejumlah persoalan ekologis yang membutuhkan perhatian bersama.

Ia juga mengutip data United Nations Environment Programme (UNEP) 2024 yang menyebut timbulan sampah perkotaan dunia mencapai sekitar 2,1 miliar ton pada 2023. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 3,8 miliar ton pada 2050 apabila pola pengelolaan sampah tidak mengalami perubahan.

Dalam perspektif Islam, Nuning menguraikan tiga landasan utama dalam membangun tanggung jawab ekologis, yakni manusia sebagai khalifah, alam sebagai amanah, dan pentingnya menjaga kemaslahatan.

Manusia, menurut pemaparan tersebut, memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan bumi sekaligus mencegah kerusakan. Pemanfaatan sumber daya alam juga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan lingkungan dan kepentingan generasi mendatang.

Ia mengaitkan hal tersebut dengan QS. Al-A’raf ayat 56 yang memuat larangan melakukan kerusakan di muka bumi.

Aktivitas Pesantren Juga Memiliki Jejak Lingkungan

Dalam perspektif fiqh industri, Nuning mengingatkan bahwa berbagai kegiatan di lingkungan pesantren juga menghasilkan dampak lingkungan.

Aktivitas dapur, kantin, laundry, koperasi, peternakan, hingga unit usaha pesantren dapat menghasilkan air limbah, sisa makanan, minyak jelantah, dan kemasan plastik.

Karena itu, pengelolaan kegiatan usaha di pesantren perlu memperhatikan kewajiban terkait dokumen dan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut materi yang disampaikan Nuning, konsep produksi yang baik tidak cukup hanya memenuhi aspek halal dan tayyib, tetapi juga perlu memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Lima Langkah Menuju Pesantren Hijau

Untuk memperkuat budaya ramah lingkungan, Nuning menawarkan lima langkah yang dapat diterapkan pesantren.

Pertama, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, pemborosan makanan, serta penggunaan air dan energi. Kedua, melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

Ketiga, sampah yang masih dapat dimanfaatkan dapat diolah melalui kompos, biopori, bank sampah, maupun kegiatan daur ulang. Keempat, air limbah, minyak jelantah, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) perlu dikelola sesuai ketentuan.

Kelima, pesantren perlu mengukur hasil pengurangan sampah dan penggunaan sumber daya. Pengukuran diperlukan agar upaya perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Melalui Seminar dan Lokakarya I PPSN VI 2026, para santri diharapkan tidak hanya memahami persoalan lingkungan, tetapi juga mampu menerapkan kebiasaan ramah lingkungan di pesantren, keluarga, dan masyarakat.

Semangat tersebut dirangkum melalui pesan “Pesantren Hijau, Masa Depan Bersama”, yang menempatkan pesantren dan santri sebagai bagian dari upaya membangun kepedulian ekologis secara berkelanjutan.

  • Penulis: Azkatia

Rekomendasi Untuk Anda

  • WhatsApp Image 2026-01-23 at 16.15.25

    Mahasiswa Film dan Televisi ISI Surakarta Jalani Magang sebagai Content Manager di Dayana Pictures

    • calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Surakarta – Mahasiswa Program Studi Film dan Televisi Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Afrizal Mochammad Fernanda Putra, menjalani program magang atau Kuliah Kerja Profesi (KKP) di Dayana Pictures sebagai Content Manager dan Content Creator. Program magang ini berlangsung selama lebih dari dua bulan dan menjadi bagian dari pembelajaran langsung di lingkungan industri kreatif […]

  • Whats_App_Image_2026_09_20_at_14_30_50_a3989dcf4a

    Kementerian UMKM dan UI Perkuat Sinergi Kewirausahaan Berbasis Inovasi

    • calendar_month Senin, 21 Sep 2026
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta— Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat kolaborasi dengan Universitas Indonesia (UI) untuk mendorong hasil riset dan inovasi perguruan tinggi agar dapat berkembang menjadi usaha berkelanjutan. Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Sekretaris Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM dan Science Techno Park Universitas Indonesia (STP UI) dalam […]

  • KUHP Nasional

    Integrasi Core Crimes Dalam KUHP Nasional: Analisis De Minimis Tindak Pidana Khusus dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia

    • calendar_month Selasa, 12 Agt 2025
    • account_circle Bintoro Wisnu Prasojo, Hakim PN Serui.
    • 0Komentar

    Lens IDN, Opini – Sistem hukum pidana Indonesia saat ini merupakan perpaduan antara hukum pidana warisan kolonial dan berbagai undang-undang pidana khusus (lex specialis) yang lahir setelah kemerdekaan. Keberadaan undang-undang pidana khusus ini, meskipun diperlukan untuk mengatasi perkembangan tindak pidana yang semakin kompleks dan spesifik, telah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti disharmoni norma, tumpang tindih kewenangan […]

  • 99 Pengurus Daerah Se-Indonesia Siap Dukung Amri Akbar, Harapan Baru KAMMI Pusat

    99 Pengurus Daerah Se-Indonesia Siap Dukung Amri Akbar, Harapan Baru KAMMI Pusat

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta – Penanggung Jawab (PJ) Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), M. Amri Akbar, disebut sebagai harapan baru bagi kader KAMMI di seluruh Indonesia. Dukungan itu datang dari puluhan Ketua Pengurus Daerah (PD) di berbagai wilayah. Muhammad Imran, anggota Pengurus Pusat KAMMI, saat dihubungi media menyampaikan bahwa sudah […]

  • Seruan Aksi 25 Agustus di Depan DPR: Tuntutan Bubarkan Parlemen Ramai di Medsos

    Seruan Aksi 25 Agustus di Depan DPR: Tuntutan Bubarkan Parlemen Ramai di Medsos

    • calendar_month Minggu, 24 Agt 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta – Jagat media sosial Indonesia tengah diramaikan dengan ajakan aksi besar-besaran pada 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Seruan yang beredar melalui WhatsApp dan platform X (dulu Twitter) ini membawa tuntutan kontroversial: mendesak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan dekrit untuk membubarkan DPR. Sejumlah unggahan bahkan menyertakan panduan teknis bagi calon […]

  • 1791516196824WhatsAppImage2026-10-08at18.55.58

    Wamendagri Ribka Haluk Desak Pelantikan 11 Anggota DPRP Papua Pegunungan

    • calendar_month Jumat, 9 Okt 2026
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendesak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Pegunungan segera melantik 11 anggota legislatif yang terpilih melalui jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus). Ribka menegaskan, proses pengangkatan 11 anggota DPRP tersebut telah memiliki dasar hukum berupa Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri […]

expand_less