Wamenkeu Tegaskan APBN 2026 Dirancang untuk Prioritas Presiden dan Kesejahteraan Seluruh Rakyat

Lens IDN, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 disusun untuk membiayai seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

Menurut Suahasil, APBN tidak bisa dipandang secara terpisah antara belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melainkan harus dilihat sebagai satu kesatuan instrumen pembangunan nasional.

“Seluruh APBN itu adalah belanja untuk masyarakat Indonesia. Ada yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi belanja pemerintah pusat pun ditujukan bagi seluruh rakyat di Indonesia,” ujarnya dalam wawancara dengan Kompas TV, Jumat (15/8).

APBN sebagai Instrumen Utama Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam Pidato Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangan menegaskan bahwa APBN merupakan instrumen utama untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat serta memberikan layanan publik terbaik.

Suahasil menjelaskan, manfaat APBN dapat terlihat dalam delapan agenda prioritas yang didanai dari belanja pemerintah pusat. Beberapa di antaranya meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), subsidi dan kompensasi energi, hingga program revitalisasi sekolah dan rumah sakit.

“Penerima manfaat dari APBN, baik melalui belanja pusat maupun transfer ke daerah, ada di seluruh Indonesia. APBN ini bekerja menyelenggarakan pembangunan dari Sabang sampai Merauke,” tegasnya.

Mendorong Pemerataan dan Kesejahteraan

APBN 2026 diarahkan untuk mempercepat pemerataan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan demikian, setiap rupiah belanja negara diharapkan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

“Kita membangun bangsa ini bersama-sama. Masyarakat, dunia usaha, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen bangsa harus bersinergi. Kombinasi belanja pusat dan transfer daerah semuanya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” tambah Suahasil.

APBN Fleksibel dan Responsif terhadap Tantangan

Lebih lanjut, Wamenkeu menekankan bahwa APBN 2026 dirancang tetap fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap berbagai tantangan global maupun domestik. Selain itu, kesehatan fiskal juga dijaga melalui optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan.

Dengan prinsip tersebut, APBN 2026 diharapkan mampu mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh, mandiri, serta berkeadilan, demi tercapainya tujuan besar: sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.