Ponpes Al Khoziny Runtuh, Pemerintah Bergerak Cepat, DPRD Jatim Justru Absen

Lens IDN, Sidoarjo – Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, harus menerima kenyataan pahit dan mengenaskan menyusul kejadian nahas runtuhnya konstruksi bangunan pondok dan masjid saat para santri tengah khusuk melaksanakan ibadah sholat ashar pada tanggal 29 September 2025. Kejadian ini menyebabkan puluhan santri menderita cedera luka-luka, dan tercatat sejauh ini 5 orang harus meninggal dunia.

Duka dan pilu yang menyelimuti Ponpes Al Khoziny menyita perhatian semua segmen kalangan masyarakat. Mulai dari jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga kalangan aktivis dan rakyat sipil, menyampaikan duka yang mendalam atas runtuhnya Ponpes terkemuka di Kabupaten Sidoarjo ini. Tampak viral di media sosial, ibunda Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Emil E Dardak, sudah menyambangi langsung Ponpes Al Khoziny pasca kejadian bencana, untuk memberikan dukungan moril dan mengambil langkah cepat dan taktis untuk melakukan evakuasi terhadap para korban.

Di sisi yang sama, jajaran eksekutif dari Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo bergandeng tangan untuk proses evakuasi: BPBD Provinsi Jatim dan Kabupaten Sidoarjo, Basarnas, BNPB, Dinsos, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, dari pibak Kepolisian dan TNI, sarempak bersama-sama bahu-membahu bersinergi untuk mengurai proses evakuasi terhadap korban reruntuhan bangunan pondok dan masjid Ponpes Al Khoziny.

Namun ada yang tersisa dari pemandangan sinergi proses evakuasi korban reruntuhan Ponpes Al Khoziny yakni, ketidakhadiran Pimpinan ataupun anggota Dewan Provinsi Jawa Timur. Ini menjadi sebuah pertanyaan mendasar di tengah semakin menipisnya kepercayaan publik terhadap lembaga Legislatif. Absennya pimpinan Dewan Provinsi Jawa Timur dalam duka dan pilu Ponpes Al Khoziny menarik perhatian kalangan pemuda dan mahasiswa, Solidaritas Pemuda-Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, A Sholeh.

“Pertama, saya sampaikan duka mendalam terhadap musibah yang terjadi pada Pondok dan santri Ponpes Al Khoziny, semoga proses evakuasi berjalan lancar, semua korban dapat segera diselamatkan dan tidak ada korban jiwa yang terus bertambah. Ke dua, saya ingin sampaikan kepada pimpinan DPRD Jawa Timur, wabil Khusus anggota Dewan Dapil Sidoarjo, kalian merupakan wakil rakyat tetapi kalian samasekali tidak memiliki kepekaa batin dan miskin kepedulian”, buka A Sholeh saat ditemui oleh pewarta.

Dalam komentarnya, A Sholeh menekankan kepada anggota dewan dari daerah pemilihan kabupaten Sidoarjo khususnya, seharusnya berada di garis paling depan untuk proses evakuasi reruntuhan Ponpes Al Khoziny, untuk memastikan bahwa mereka benar-benar berdiri di sebagai perwakilan rakyat.

“Kita sangat menyangkan bahwa, sampai hari ini anggota dewan provinsi Jawa Timur dari Dapil Sidoarjo masih belum tampak batang hidungnya. Ini menandakan anggota dewan betul-betul telah mati kepekaan dan kepeduliannya terhadap masyarakat. Saya sebut saja di sini, seperti Dedi Irwansah, dia putra Sidoarjo, dipilih oleh masyarakat Sidoarjo, saat ini duduk sebagai ketua Komisi A DPRD Jatim, tapi memilih untuk tidak berdiri di samping para korban Ponpes Al Khoziny. Kemana dia, apa karena ini musibah dan bukan plesiran ke luar negeri yang biasa dibungkus dengan label Kunker menjadi tidak menarik perhatian dewan yang terhormat?” Tegasnya

Ketidakhadiran anggota dewan provinsi Jawa Timur, khususnya yang terpilih dari Dapil Sidoarjo bagi A.Sholeh menambah kesedihan tersendiri. Baginya, matinya kepedulian anggota dewan terhadap hal-hal mendasar seperti ini menjadi musibah lain yang akan terus menambah ancaman bagi rakyat kecil. Tidak terkecuali, A Sholeh menyentil anggota dewan dengan satire, bahwa musibah atau bencana seperti yang menimpa Ponpes Al Khoziny tidak menarik layaknya Kunker ke luar negeri seperti yang dilakukan oleh Dedi Irwansah di Komisi A DPRD Jatim, sesuatu yang memang banyak menimbulkan perdebatan.

“Kunker ke luar negeri yang dilarang Prabowo itu memang pasti sangat menarik ya. Kalau musibah seperti ini mungkin tidak jadi prioritas. Kalau Kunker ke LN, meskipun menabrak peraturan bisa dicarikan celah agar tampak tak melanggar. Makanya, kalau kemudian masyarakat benci terhadap DPR jangan disalahkan, karena sikap dan tindakan mereka memang justru berjarak dengan kepentingan masyarakat. Harusnya Partai bersikap tegas terhadap kader-kader yang punya karakter seperti itu, agar partai tidak dituduh gagal melakukan edukasi politik lagi”, papar A.Sholeh

Dalam kesempatan ini, A.Sholeh menguraikan persoalan pelik yang terus menggerogoti marwah legislatif karena ulah anggota dewan yang gagal mencermati fungsinya. Oleh sebab itu, aktivis yang juga tercatat sebagai eks Ketua Aliansi Bem Surabaya ini, sering melakukan gerakan massa untuk menyuarakan kepentingan masyarakat sipil dan memperjuangkan peraturan, termasuk gerakan demonstrasi di depan kantor Dewan Provinsin Jawa Timur menyoal Kunker ke luar negeri Komisi A DPRD Jatim yang diduga melanggar Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi.

“Kunker ke Luar Negeri itu sudah cacat sejak dalam ide mereka. Melanggar Inpres dan melanggar keputusan pimpinan dewan yang menghapus Kunker ke luar negeri. Ditambah pula sikap mereka yang tidak memiliki kepedulian sosial sebagai wakil rakyat. Anggota Dewan khususnya yang dari Sidoarjo, harusnya sadar, bahwa dia bukan hanya wakil rakyat, tapi juga respresentasi lembaga yang tengah disorot serius oleh masyarakat. Sikap seperti ini hanya akan menjadi preseden buruk yang akan terus mencederai DPR sebagai lembaga. Partai harus tegas dalam soal ini. Jangan pertahankan kader yang gagal mengartikulasikan posisinya, agar tidak hanya menjadi pesakitan dan benalu”. Pungkas A Sholeh.

Dalam kesempatan ini, A.Sholeh memastikan bahwa, lembaga yang dipimpinnya akan terus melakukan aksi-aksi nyata, menyorot segala macam bentuk pengingkaran terhadap negara. Termasuk akan terus mendorong APH hingga partai politik untuk serius menindak oknum-oknum yang tidak memiliki komitmen menjaga marwah lembaga negara ataupun partai politik, untuk menindak tegas kader-kader yang tidak loyal merawat, menjaga, dan menyuarakan kepentingan rakyat.