Prabowo Percepat Pendidikan Gratis, 164 Ribu Sekolah Negeri Jadi Sasaran

Lens IDN, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mempercepat rencana penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Pemerintah membahas langkah penerapan pendidikan gratis mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, pendidikan gratis tersebut akan mencakup PAUD/TK, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas atau kejuruan (SMA/SMK).

“Penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia,” ujar Teddy dalam keterangannya.

Dengan jumlah tersebut, rencana pendidikan gratis pemerintah akan mencakup satuan pendidikan negeri di berbagai daerah Indonesia. Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda perluasan akses pendidikan agar masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan secara lebih luas.

Pemerintah Matangkan Kuliah Gratis di PTN

Selain pendidikan gratis pada jenjang sekolah, pemerintah juga menyiapkan perluasan kebijakan tersebut ke perguruan tinggi negeri (PTN).

Teddy menyampaikan bahwa pemerintah akan mematangkan rencana penerapan pendidikan tinggi negeri bebas biaya kuliah. Pembahasan tersebut mencakup komponen biaya seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal.

“Dalam 2–4 minggu ke depan, pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal,” kata Teddy.

Artinya, pembahasan pendidikan gratis tidak hanya berhenti pada jenjang sekolah, tetapi juga diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi negeri.

Pemerintah Bentuk Direktorat Jenderal Pesantren

Dalam rapat yang sama, pemerintah juga menyoroti penguatan pendidikan pesantren. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama.

Pembentukan Ditjen Pesantren tersebut ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama.

Kementerian Agama menjelaskan bahwa direktorat jenderal baru tersebut secara khusus mewadahi urusan pesantren. Pembentukan kelembagaan ini menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap keberadaan dan perkembangan pondok pesantren di Indonesia.

Perluasan Akses Pendidikan Nasional

Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan adanya agenda pemerintah untuk memperluas akses pendidikan melalui sejumlah jalur, mulai dari pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi negeri, hingga penguatan kelembagaan pesantren.

Pemerintah juga akan melakukan pematangan terhadap skema pendidikan gratis sebelum diterapkan secara lebih luas. Untuk pendidikan tinggi negeri, pemerintah menargetkan pembahasan teknis dapat dimatangkan dalam waktu 2–4 minggu.

Teddy menegaskan bahwa langkah tersebut diarahkan untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memastikan berbagai jalur pendidikan memperoleh perhatian dan dukungan pemerintah.

Dengan demikian, rencana pendidikan gratis yang tengah dipercepat pemerintah mencakup dua agenda besar, yakni penerapan pendidikan gratis di sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang PAUD/TK hingga SMA/SMK serta pematangan skema bebas biaya kuliah di perguruan tinggi negeri.