JKSN DIY Dorong Kepemimpinan Visioner KH. Asep Saifuddin Chalim untuk Menjaga Marwah dan Moderasi Nahdlatul Ulama

Lens IDN, Yogyakarta – Menjelang penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 mendatang, wacana tentang arah dan kualitas kepemimpinan jam’iyyah kembali mengemuka. Di tengah perubahan sosial yang cepat, arus globalisasi, digitalisasi dakwah, serta penetrasi ideologi transnasional, NU dihadapkan pada tantangan besar untuk tetap menjaga marwah keulamaan dan perannya sebagai penopang moderasi Islam di Indonesia. Dalam konteks tersebut, Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan pentingnya figur kepemimpinan visioner yang berakar kuat pada tradisi keulamaan, salah satunya melalui sosok KH. Asep Saifuddin Chalim.

JKSN DIY menilai bahwa posisi Rois ‘Am NU bukan sekadar jabatan struktural, melainkan amanah keilmuan dan moral yang menentukan arah jam’iyyah ke depan. NU membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memahami teks dan tradisi, tetapi juga mampu membaca realitas sosial secara arif. “Kepemimpinan NU ke depan harus dipegang oleh sosok yang aliman, faqihan bi ulumiddin mashalihil ummah, memiliki integritas, serta berani menjaga khittah perjuangan di tengah tantangan zaman,” demikian ditegaskan dalam pernyataan sikap, Ketua JKSN DIY, Rofiq Anwar.

Dalam pandangan JKSN DIY, dinamika internal NU saat ini menuntut kepemimpinan yang mampu meredam friksi dan memperkuat konsensus ulama. Penguatan tata kelola kelembagaan, konsistensi arah perjuangan, serta upaya merawat persatuan dan kepercayaan warga nahdliyin menjadi agenda mendesak. Sosok KH. Asep Saifuddin Chalim dinilai memiliki kapasitas tersebut, mengingat rekam jejak panjangnya dalam dunia pesantren dan organisasi, serta kemampuannya menjembatani perbedaan dengan pendekatan keulamaan yang menenteramkan.

Tantangan eksternal NU juga semakin kompleks. Di satu sisi, publik menaruh harapan besar agar NU tetap menjadi penjaga moderasi, perekat pluralisme, dan penopang peradaban Islam yang ramah dan inklusif. Di sisi lain, derasnya arus informasi dan berkembangnya narasi keagamaan yang ekstrem menuntut NU tampil lebih proaktif dan relevan. JKSN DIY menilai, kepemimpinan KH. Asep Saifuddin Chalim yang dikenal moderat, inklusif, dan berakar pada tradisi pesantren, sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan tersebut.

JKSN DIY juga menyoroti latar belakang historis dan keterikatan ke-NU-an KH. Asep Saifuddin Chalim. Beliau merupakan putra dari KH. Abdul Chalim Leuwimunding, salah satu ulama pendiri NU yang memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengembangkan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Keterhubungan historis ini dipandang memberikan legitimasi moral dan kultural yang kuat, sekaligus memperlihatkan kesinambungan tradisi keulamaan dalam kepemimpinan NU.

Dalam bidang pendidikan, KH. Asep Saifuddin Chalim dikenal sebagai pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Melalui pesantren tersebut, beliau mengembangkan visi pendidikan yang berorientasi masa depan, dengan menyiapkan santri yang unggul secara intelektual, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi bagi umat serta bangsa. JKSN DIY menilai, pengalaman dan visi pendidikan ini menjadi modal penting dalam memperkuat peran NU di tengah perubahan sosial yang cepat.

Selain itu, kiprah KH. Asep Saifuddin Chalim dalam penguatan organisasi guru NU melalui Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) juga menjadi pertimbangan penting. Peran tersebut menunjukkan kapasitas beliau dalam membangun jaringan, menggerakkan sumber daya manusia, serta memperkuat daya organisasi NU secara berkelanjutan. Ditambah dengan berbagai penghargaan nasional yang pernah diterima, JKSN DIY memandang KH. Asep sebagai figur yang diterima luas, baik di kalangan pesantren maupun masyarakat nasional.

Melalui kepemimpinan yang mengintegrasikan nilai tradisi pesantren dengan pendekatan yang moderat dan inklusif, KH. Asep Saifuddin Chalim dinilai mampu menjaga keseimbangan antara keteguhan prinsip keulamaan dan keterbukaan terhadap dinamika zaman. JKSN DIY meyakini, kepemimpinan visioner semacam ini menjadi kunci untuk menjaga marwah NU, memperkuat moderasi Islam, serta memastikan Nahdlatul Ulama tetap relevan sebagai rumah besar ulama dan umat di tengah tantangan global yang terus berkembang.