Taufik Muhammad Guntur Ingatkan ASN, Jangan Bawa Birokrasi ke Ranah Politik Praktis

Lens IDN, Sukabumi – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi, Taufik Muhammad Guntur, SE., MM, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi agar tetap menjaga profesionalisme, netralitas, dan integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi beredarnya rekaman suara yang diduga berasal dari rapat internal Pemerintah Kota Sukabumi dan kemudian tersebar luas di tengah masyarakat. Beredarnya rekaman tersebut telah menimbulkan berbagai persepsi dan berpotensi memunculkan kegaduhan di ruang publik.

Menurut Taufik, apabila benar rekaman tersebut berasal dari forum internal pemerintahan dan kemudian disebarluaskan oleh pihak yang memiliki akses karena kedudukannya sebagai aparatur pemerintah, maka persoalan tersebut perlu dilihat secara objektif dan tidak boleh langsung ditarik menjadi tuduhan politik tanpa adanya pemeriksaan dan pembuktian.

“Kita harus hati-hati. Jangan sampai persoalan internal pemerintahan justru menjadi konsumsi politik praktis dan kemudian menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, silakan diperiksa sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Taufik.

Ia menegaskan, ASN memiliki hak untuk menyampaikan kritik, keberatan, maupun masukan terhadap kebijakan pemerintah. Namun, kritik tersebut harus disampaikan melalui mekanisme kedinasan yang tepat, objektif, konstruktif, dan bertanggung jawab.

“Saya tidak ingin ASN takut menyampaikan kritik. Kritik itu penting untuk memperbaiki pemerintahan. Tetapi jangan sampai kritik berubah menjadi gerakan politik praktis, apalagi menggunakan fasilitas, kewenangan, jaringan, atau informasi yang diperoleh karena jabatan untuk kepentingan politik tertentu,” tegasnya.

Taufik mengingatkan bahwa ASN memiliki tanggung jawab menjaga netralitas dan profesionalisme birokrasi. Birokrasi pemerintahan harus bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi alat kepentingan kelompok maupun kontestasi politik.

Menurutnya, perbedaan pandangan antara ASN dengan kepala daerah merupakan sesuatu yang mungkin terjadi dalam dinamika pemerintahan. Namun, perbedaan tersebut seharusnya diselesaikan melalui jalur institusional.

“Kalau ada ASN yang tidak setuju dengan kebijakan Wali Kota, ada mekanisme untuk menyampaikan keberatan dan memberikan masukan. Jangan justru menggunakan ruang internal pemerintahan untuk membangun opini, menyebarkan rekaman, atau membentuk persepsi publik yang belum tentu utuh dan benar,” katanya.

Taufik juga meminta agar seluruh pihak tidak memperkeruh situasi dengan menyebarluaskan kembali rekaman maupun potongan percakapan yang belum diketahui konteks dan keasliannya.

Ia menilai, jika rekaman tersebut telah mengalami pemotongan atau penyuntingan, maka masyarakat harus diberikan informasi secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“Jangan sampai masyarakat mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan rekaman. Kita harus melihat konteks secara utuh. Jangan sampai informasi yang seharusnya menjadi bagian dari proses internal pemerintahan justru menjadi sumber kegaduhan dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah,” lanjutnya.

Sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi yang membidangi antara lain pemerintahan dan aparatur, Taufik menegaskan bahwa DPRD memiliki kepentingan untuk memastikan pemerintahan daerah berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, apabila kemudian ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin ASN, pelanggaran kode etik, penyalahgunaan kewenangan, atau keterlibatan aparatur dalam kepentingan politik praktis dengan memanfaatkan kedudukannya, maka persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif.

“Kita jangan menghukum seseorang berdasarkan asumsi. Periksa dulu faktanya. Siapa yang merekam, bagaimana rekaman itu diperoleh, siapa yang menyebarkan, apakah ada penyuntingan, dan apa motifnya. Kalau terbukti ada pelanggaran, tentu harus ada konsekuensi sesuai aturan,” jelas Taufik.

Ia juga mengajak seluruh ASN Kota Sukabumi untuk kembali kepada tugas utamanya, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“ASN jangan terjebak dalam konflik kepentingan politik. Politik adalah ruangnya para politisi, sedangkan ASN harus menjaga profesionalitas dan netralitas. Jangan sampai birokrasi terseret dalam kepentingan politik praktis,” tegasnya.

Taufik berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Sukabumi dapat menjaga soliditas birokrasi dan tidak membiarkan perbedaan pandangan berubah menjadi konflik internal yang merugikan masyarakat.

“Kita boleh berbeda pandangan, boleh memberikan kritik, bahkan boleh tidak setuju terhadap sebuah kebijakan. Tetapi mari kita lakukan dengan cara yang bermartabat, melalui mekanisme yang benar, dan tetap menjaga kepentingan masyarakat Kota Sukabumi,” pungkasnya.