Prabowo Ungkap DSI Kelola Devisa Ekspor USD14 Miliar, Pengawasan Akan Diperluas ke 50 Pelabuhan
- account_circle Azkatia
- calendar_month Jum, 14 Agu 2026
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan perkembangan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). (Foto: Dok/Ist).
Lens IDN, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan perkembangan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Dalam waktu sekitar dua bulan sejak mulai beroperasi, DSI disebut telah mengelola devisa ekspor senilai USD14 miliar.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Presiden, DSI mulai beroperasi pada 1 Juni 2026. Dalam waktu dua bulan 13 hari, lembaga tersebut telah mengelola devisa ekspor yang berasal dari tiga komoditas strategis.
“Lebih dari 6.500 transaksi ekspor tiga komoditas telah dimonitor oleh DSI,” ujar Prabowo.
Dari hasil pemantauan tersebut, DSI disebut menemukan potensi tambahan devisa sekitar USD5 miliar yang berasal dari perbedaan dan penyesuaian harga, kualitas, serta pembayaran devisa hasil ekspor.
Prabowo mengatakan pengawasan terhadap transaksi ekspor tersebut akan terus diperluas. Pemerintah merencanakan pengawasan DSI mencakup 50 pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi.
Dalam tahap berikutnya, sistem pengelolaan dan pengawasan tersebut juga akan diperluas terhadap seluruh komoditas ekspor strategis Indonesia.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat pengelolaan sumber daya ekonomi nasional. Pemerintah ingin memastikan devisa yang berasal dari kegiatan ekspor dapat dikelola secara optimal untuk kepentingan perekonomian dalam negeri.
Langkah tersebut juga berkaitan dengan agenda pemerintah dalam melakukan pembenahan pengelolaan perusahaan negara dan sumber daya ekonomi melalui Danantara.
Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan pemerintah telah melakukan restrukturisasi terhadap BUMN secara besar-besaran. Sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan pemerintah menargetkan jumlah BUMN tersisa paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026.
Presiden menekankan bahwa pembenahan tersebut bertujuan agar kekayaan serta sumber daya Indonesia memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah,” tegas Prabowo.
Dengan perluasan pengawasan DSI, pemerintah berharap pengelolaan devisa hasil ekspor menjadi lebih optimal sekaligus memperkuat manfaat aktivitas perdagangan luar negeri bagi perekonomian nasional.
- Penulis: Azkatia
