Tomsi Tohir Minta Evaluasi Intervensi Harga Pangan di Daerah

Lens IDN, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap daerah yang masih mengalami kenaikan harga pangan meski berbagai program stabilisasi telah dilakukan.

Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengetahui kendala yang terjadi di lapangan sekaligus memastikan berbagai intervensi pemerintah benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat, terutama dalam menjaga daya beli.

Hal itu disampaikan Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Tomsi menegaskan, pengendalian harga pangan perlu dilakukan secara konsisten karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Menurutnya, Rakor Pengendalian Inflasi yang telah digelar hampir 200 kali akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di berbagai daerah.

“Dalam kesempatan pagi hari ini, hampir 200 kali kita melaksanakan pertemuan setiap minggunya, dan tentunya kita akan terus melaksanakan ini untuk menjaga harga barang-barang, terutama pangan tetap stabil, sehingga kita memberikan sesuatu yang terbaik berkaitan dengan daya beli masyarakat juga dapat terjaga,” ujar Tomsi.

Inflasi Agustus 2026 Capai 0,21 Persen

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia pada Agustus 2026 secara month-to-month (m-to-m) tercatat sebesar 0,21 persen. Sementara secara year-on-year (y-on-y), inflasi berada di level 3,19 persen.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian dalam pengendalian harga. Sejumlah komoditas pangan, seperti daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, dan beras, turut menjadi penyumbang kenaikan harga.

Kondisi kenaikan harga juga masih ditemukan di sejumlah daerah. Sulawesi Utara dan Gorontalo disebut memiliki Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang relatif tinggi, masing-masing sebesar 12,45 persen dan 10,25 persen.

Beberapa komoditas yang turut memengaruhi kenaikan harga di daerah tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, daging sapi, dan beras.

Tomsi Minta Intervensi Dievaluasi

Menanggapi kondisi tersebut, Tomsi meminta agar pelaksanaan program stabilisasi harga tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan atau pelaksanaan intervensi.

Menurut dia, pemerintah perlu melihat secara langsung hasil dari intervensi yang telah diberikan. Daerah penerima bantuan juga diminta kembali diundang dalam pertemuan khusus bersama Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi sejauh mana bantuan tersebut mampu memberikan dampak terhadap pengendalian harga pangan.

“Upaya-upayanya sudah oke nih, sudah bagus, saya sangat menghargai, tapi kan kita tidak bisa dengan upaya yang sudah baik ini tapi hasilnya belum baik. Nah ini harus dicari penyebabnya,” ungkap Tomsi.

Ia menekankan, evaluasi diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui apakah program yang telah berjalan sudah tepat sasaran atau masih membutuhkan penyesuaian berdasarkan kondisi masing-masing daerah.

135 Kabupaten/Kota Masih Alami Kenaikan Harga Beras

Perhatian serupa disampaikan Tomsi setelah mendengarkan paparan Perum Bulog. Ia menyoroti masih adanya 135 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras.

Sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Maybrat, masih mencatatkan harga beras yang tinggi. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Tomsi meminta Bulog melakukan evaluasi bersama pemerintah daerah terkait untuk mengidentifikasi penyebab harga beras belum mengalami penurunan meski berbagai langkah stabilisasi telah dilakukan.

Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari terlaksananya intervensi. Dampak nyata terhadap harga pangan di tingkat masyarakat juga harus menjadi indikator penting.

Pemerintah Diminta Perkuat Kerja Sama

Tomsi mengapresiasi berbagai upaya stabilisasi yang telah dilakukan Bulog maupun kementerian dan pemerintah daerah. Namun, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti secara bersama-sama.

Ia meminta seluruh pihak memperkuat koordinasi dan memastikan setiap kebijakan pengendalian inflasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Sekali lagi terima kasih atas kerja samanya, masih banyak PR yang harus kita lakukan untuk menjaga stabilitas harga ini. Kami minta kesediaannya, keikhlasannya untuk betul-betul dapat kita laksanakan dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita,” pungkas Tomsi.

Upaya menjaga stabilitas harga pangan menjadi penting karena perubahan harga komoditas kebutuhan pokok dapat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Karena itu, evaluasi terhadap efektivitas program stabilisasi di setiap daerah menjadi bagian penting dalam pengendalian inflasi secara berkelanjutan.