Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » PW Persis Jakarta Desak Penuntasan Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024: Hapus Kekebalan Hukum, Kembalikan Hak Umat

PW Persis Jakarta Desak Penuntasan Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024: Hapus Kekebalan Hukum, Kembalikan Hak Umat

  • account_circle Azkatia
  • calendar_month Jum, 15 Agu 2025

Lens IDN, Jakarta – Pimpinan Wilayah Persatuan Islam (PW Persis) Jakarta menegaskan sikap tegas terkait mencuatnya dugaan korupsi kuota haji 2024. Ketua PW Persis Jakarta, Ustaz Sofyan Munawar, mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas praktik manipulasi distribusi kuota haji dan memastikan para pelaku tidak mendapatkan kekebalan hukum.

“Tidak boleh ada kekebalan hukum bagi siapa pun yang merampas hak umat, terlebih dalam perkara ibadah. Umumkan hasil penyelidikan secara transparan kepada publik, berikan sanksi setegas-tegasnya, dan pastikan hak umat dikembalikan sepenuhnya,” tegas Ustaz Sofyan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/8/2025).

Ia menegaskan, ibadah haji merupakan panggilan suci dari Allah Swt. yang menjadi dambaan setiap muslim di seluruh dunia. Setiap kursi dalam kuota haji, lanjutnya, bukan sekadar angka, melainkan amanah besar yang merepresentasikan impian panjang dan doa yang dipanjatkan selama bertahun-tahun.

Menurutnya, korupsi dan penyalahgunaan kuota haji tidak hanya melukai hati umat Islam, tetapi juga mencederai nilai-nilai kesucian ibadah. “Kuota haji adalah hak umat yang wajib diberikan kepada yang berhak sesuai aturan. Mempermainkan kuota haji, baik dengan memperjualbelikan, memberikan kepada yang tidak berhak, atau menghalangi yang berhak, adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah dan amanah umat,” ujar Ustaz Sofyan.

Ia menambahkan, praktik tersebut tergolong kejahatan moral dan agama, karena merampas hak orang yang telah berjuang secara finansial, fisik, dan mental untuk menunaikan ibadah haji. “Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga dosa besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.,” tambahnya.

PW Persis Jakarta pun mendesak Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai proses distribusi kuota haji tahun 2023–2024. Ustaz Sofyan menekankan bahwa sistem distribusi harus bersih dari praktik kolusi, nepotisme, maupun gratifikasi, serta diawasi secara ketat oleh berbagai pihak.

Ia juga mengajak seluruh umat Islam, khususnya para penyelenggara bimbingan ibadah haji, untuk menolak praktik jual beli kuota dan berani melaporkan setiap dugaan penyimpangan. “Jangan terlibat dalam pungutan liar atau gratifikasi. Mari bersama menjaga kemurnian ibadah haji dari tangan-tangan kotor yang hanya mementingkan keuntungan pribadi,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Ustaz Sofyan menyerukan pentingnya kepemimpinan yang berintegritas dan berkeadilan. “Kita berharap Indonesia memiliki pemimpin yang takut kepada Allah, menjunjung tinggi keadilan, memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, dan membersihkan negeri ini dari para pengkhianat amanah serta orang-orang zalim,” pungkasnya.

  • Penulis: Azkatia

Rekomendasi Untuk Anda

  • Teuku Riefky Harsya

    Menteri Ekraf Kukuhkan Pengurus KORPRI 2025–2030, Perkuat Ekspansi Dinas Ekraf ke 19 Provinsi dan 80 Kabupaten/Kota

    • calendar_month Kam, 14 Agu 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta – Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya resmi mengukuhkan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Ekraf masa bakti 2025–2030 sebagai langkah strategis memperkuat peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di daerah. Pengukuhan yang berlangsung di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta, pada Kamis (14/8/2025) ini diiringi dengan penguatan ekspansi Dinas Ekonomi […]

  • Ikhfan Haris

    Akhiri Masa Tugas, Atdikbud KBRI Dili Ikhfan Haris Raih Penghargaan Tertinggi dari Pemerintah Timor-Leste

    • calendar_month Ming, 10 Agu 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Timor-Leste – Mengakhiri masa baktinya sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dili, Ikhfan Haris menorehkan prestasi membanggakan. Ia menerima dua penghargaan bergengsi dari Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam mempererat hubungan bilateral Indonesia–Timor-Leste di bidang pendidikan, budaya, bahasa, sosial, dan seni. Penghargaan pertama […]

  • lagu nasional

    Sekjen PSSI Yunus Nusi Desak Aturan Royalti Lagu Nasional Dihapus

    • calendar_month 12 jam yang lalu
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi, menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa pemutaran lagu-lagu nasional, termasuk Indonesia Raya, Indonesia Pusaka, hingga Tanah Airku, akan dikenakan biaya royalti. Menurutnya, aturan tersebut tidak masuk akal dan justru mencederai semangat kebangsaan. Yunus menegaskan bahwa para pencipta lagu perjuangan tidak pernah mengharapkan imbalan materi. Lagu-lagu nasional […]

  • Abd. Wafi, S.H.

    Putusan MK soal Batas Usia Minimal Capres-Cawapres, Antara Penjaga Konstitusi dan Penentu Panggung Politik

    • calendar_month Sen, 11 Agu 2025
    • account_circle Abd. Wafi, S.H., Advokat Muda Perhimpunan Advokat Indonesia.
    • 0Komentar

    Lens IDN, Opini – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi sorotan publik setelah memutuskan untuk menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden pada angka 40 tahun. Putusan ini mengukuhkan bahwa, kecuali terdapat pengalaman sebagai kepala daerah […]

  • Seruan Aksi Jilid II

    HMI Gelar Aksi Jilid II dan Dirikan Tenda, Desak Kejati Banten Usut Dugaan Korupsi

    • calendar_month Sen, 11 Agu 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Serang – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang kembali turun ke jalan dalam aksi bertajuk “Seruan Aksi Jilid II” untuk menekan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten agar segera menindaklanjuti berbagai dugaan korupsi yang mencuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Aksi tersebut berlangsung di depan kantor Kejati Banten, diwarnai orasi, pemasangan tenda, serta komitmen untuk […]

  • Dukung Swasembada Pangan, DPR Usulkan Dana CSR Pupuk Indonesia untuk Mobile Unit Tester Lahan

    Dukung Swasembada Pangan, DPR Usulkan Dana CSR Pupuk Indonesia untuk Mobile Unit Tester Lahan

    • calendar_month Sel, 12 Agu 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta – Komisi IV DPR RI mendorong agar alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari industri pupuk, khususnya PT Pupuk Indonesia, digunakan untuk pengadaan mobile unit tester lahan. Langkah ini dinilai strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk di sektor pertanian nasional. Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, saat […]

expand_less