Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kolom » Air Bersih dan Martabat Desa: Pelajaran dari PAMSIMAS

Air Bersih dan Martabat Desa: Pelajaran dari PAMSIMAS

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Kam, 19 Jun 2025

Lens IDN, Kolom – Air bersih sering dianggap persoalan teknis: soal pipa, sumber mata air, atau jaringan distribusi. Namun bagi masyarakat desa, air bersih jauh lebih dari itu. Ia berkaitan langsung dengan martabat manusia, kesehatan keluarga, produktivitas ekonomi, dan kualitas hidup sehari-hari.

Di banyak wilayah pedesaan Indonesia, akses air bersih masih menjadi PR sekaligus perjuangan harian. Sebagian warga masih harus berjalan jauh untuk mengambil air, mengorbankan waktu produktif dan tenaga yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja kegiatan lain yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, ketika pemerintah meluncurkan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), harapan besar pun muncul: desa mampu mandiri menyediakan layanan air melalui partisipasi warganya sendiri.

Lebih dari satu dekade berjalan, pertanyaan penting kini muncul: apakah PAMSIMAS benar-benar berhasil, dan yang lebih penting, apakah ia mampu bertahan?

Antara Infrastruktur dan Keberlanjutan

Sejak diluncurkan pada 2008, PAMSIMAS telah menjangkau puluhan ribu desa di Indonesia. Program ini berbeda dari pendekatan pembangunan konvensional karena menempatkan masyarakat sebagai pengelola dan actor utama layanan air dan sanitasi. Negara membangun fondasi, tetapi keberlanjutan diserahkan kepada komunitas lokal.

Pendekatan ini secara konseptual tepat. Namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa membangun infrastruktur jauh lebih mudah dibanding menjaga dan mempertahankan keberlanjutannya.

Penelitian evaluasi yang saya pernah lakukan di Kabupaten Magelang memperlihatkan kenyataan tersebut. Studi pada Desa Tembelang dan Desa Pasuruhan menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang berbeda meskipun keduanya menerima program yang sama. Indeks kepuasan masyarakat (Customer Satisfaction Index) di Desa Tembelang mencapai 54,66 atau kategori cukup puas, sementara Desa Pasuruhan hanya 46,04 yang menunjukkan tingkat kepuasan rendah.

Perbedaan ini bukan disebabkan oleh teknologi atau besarnya investasi, melainkan oleh kualitas tata kelola dan kapasitas pengelolaan lokal.

Desa dengan manajemen layanan yang responsif cenderung mempertahankan kepuasan warga. Sebaliknya, lemahnya koordinasi kelembagaan dan komunikasi pengelola cepat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan. Dengan kata lain, keberhasilan program air bersih lebih merupakan persoalan sosial daripada sekedar permasalahan teknis.

Ketika Air Mengubah Kehidupan

Pengalaman Desa Sudimara di Kabupaten Banyumas memberikan gambaran sisi optimistis dari program ini. Sebelum layanan air tersedia, warga harus berjalan hingga dua kilometer untuk mengambil air. Aktivitas tersebut menghabiskan sekitar dua jam setiap hari, waktu yang secara ekonomi setara ratusan ribu rupiah per bulan jika dihitung sebagai kehilangan produktivitas.

Setelah layanan PAMSIMAS berjalan, air bersih dapat diakses langsung di rumah dengan iuran bulanan yang relatif murah. Dampaknya tidak hanya pada penghematan biaya, tetapi juga perubahan kualitas hidup: kesehatan membaik, waktu kerja bertambah, dan beban domestic terutama bagi perempuan menurun signifikan.

Survei pelanggan yang dilakukan menunjukkan mayoritas warga merasa layanan meningkatkan kenyamanan hidup dan bersedia terus membayar iuran. Loyalitas pengguna yang bertahan lebih dari sepuluh tahun menunjukkan bahwa ketika dikelola dengan baik, layanan berbasis masyarakat dapat berfungsi secara berkelanjutan.

Namun Sudimara adalah contoh keberhasilan yang tidak otomatis terjadi di semua desa.

Faktor Penentu: Manusia, Bukan Sekadar Program

Hasil penelitian di Magelang menunjukkan bahwa keberlanjutan PAMSIMAS ditentukan oleh beberapa faktor kunci: partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah desa, kepemimpinan pengelola lokal, serta sistem distribusi air yang sesuai kondisi geografis.

Sebaliknya, hambatan utama justru bersifat kelembagaan: keterbatasan dana operasional, kapasitas teknis pengelola yang rendah, serta lemahnya mekanisme komunikasi dan pengawasan layanan.

Temuan penting lainnya adalah hubungan yang saling memengaruhi antara efektivitas layanan, kepuasan masyarakat, dan keberlanjutan program. Ketika kualitas layanan menurun, kepuasan warga ikut turun, partisipasi melemah, dan pada akhirnya sistem layanan terancam berhenti beroperasi.

Siklus ini menjelaskan mengapa sebagian desa mampu mempertahankan layanan lebih dari satu dekade, sementara desa lain mengalami stagnasi bahkan kegagalan.

Pelajaran Kebijakan: Tidak Ada Solusi Seragam

Masalah terbesar pembangunan sanitasi di Indonesia bukan lagi pada kurangnya program, tetapi pada pendekatan yang terlalu seragam. Desa memiliki kondisi sosial, geografis, dan kelembagaan yang berbeda. Karena itu strategi keberlanjutan tidak dapat disamakan.

Desa dengan masalah tata kelola membutuhkan penguatan kelembagaan dan transparansi pengelolaan. Sementara desa dengan kendala teknis memerlukan peningkatan kapasitas operasional dan dukungan teknis berkelanjutan.

Artinya, keberhasilan pembangunan air bersih tidak cukup diukur dari jumlah fasilitas yang dibangun, tetapi dari kualitas layanan yang bertahan setelah proyek selesai.

Pemerintah daerah dan desa perlu mulai menetapkan indikator kinerja layanan berbasis kepuasan masyarakat, bukan hanya indikator fisik pembangunan. Pendampingan pasca-program juga menjadi kunci agar pengelola lokal tidak berjalan sendiri tanpa dukungan teknis.

Air Bersih sebagai Investasi Sosial

Air bersih sering ditempatkan sebagai sektor infrastruktur. Padahal, ia adalah investasi sosial jangka panjang. Akses air yang layak berpengaruh langsung pada kesehatan, pendidikan anak, produktivitas kerja, hingga pengurangan kemiskinan.

Pengalaman berbagai desa menunjukkan satu pelajaran penting: program berbasis masyarakat dapat berhasil ketika warga merasa memiliki sistem yang mereka kelola sendiri.

PAMSIMAS pada akhirnya bukan sekadar proyek penyediaan air. Ia adalah proses membangun kepercayaan sosial dan kemandirian desa.

Jika pembangunan ingin benar-benar berkelanjutan, maka fokusnya tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik, tetapi harus berlanjut pada penguatan manusia dan kelembagaan yang menjaganya tetap hidup.

Karena bagi masyarakat desa, air bersih bukan hanya soal mengalirnya air dari keran. Ia adalah tentang hidup yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih bermartabat.

Temuan-temuan tersebut sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Berbagai penelitian internasional mengenai tata kelola penyediaan air berbasis masyarakat menunjukkan pola yang serupa di banyak negara berkembang maupun maju. Studi di Indonesia, Ghana, Zimbabwe, hingga Meksiko menemukan bahwa kegagalan layanan air desa jarang disebabkan oleh ketiadaan infrastruktur, melainkan oleh lemahnya kelembagaan lokal, keterbatasan pendanaan operasional, serta menurunnya partisipasi masyarakat setelah proyek selesai. Penelitian tentang community-based water supply juga menegaskan bahwa keberlanjutan layanan sangat dipengaruhi oleh keberadaan organisasi pengelola yang responsif, mekanisme tarif yang realistis, serta dukungan teknis berkelanjutan dari pemerintah dan jejaring kelembagaan yang lebih luas.

Lebih jauh, kajian komparatif lintas negara menunjukkan bahwa rasa kepemilikan masyarakat (sense of ownership) menjadi faktor kunci yang membedakan sistem air yang bertahan lama dengan yang cepat berhenti beroperasi. Ketika masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, pemeliharaan, dan pembiayaan layanan, mereka tidak hanya menjadi pengguna, tetapi penjaga keberlanjutan sistem itu sendiri. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu top down cenderung mengembalikan masyarakat pada posisi penerima pasif, sehingga komitmen kolektif melemah seiring waktu. Temuan-temuan ini memperkuat hasil penelitian di Kabupaten Magelang bahwa keberlanjutan PAMSIMAS pada akhirnya merupakan persoalan tata kelola sosial, bukan semata persoalan teknologi penyediaan air.

Air Bersih dan Martabat Desa: Pelajaran dari PAMSIMAS

Oleh: Gentur Jalunggono

Air bersih sering dianggap persoalan teknis: soal pipa, sumber mata air, atau jaringan distribusi. Namun bagi masyarakat desa, air bersih jauh lebih dari itu. Ia berkaitan langsung dengan martabat manusia, kesehatan keluarga, produktivitas ekonomi, dan kualitas hidup sehari-hari.

Di banyak wilayah pedesaan Indonesia, akses air bersih masih menjadi PR sekaligus perjuangan harian. Sebagian warga masih harus berjalan jauh untuk mengambil air, mengorbankan waktu produktif dan tenaga yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja kegiatan lain yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, ketika pemerintah meluncurkan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), harapan besar pun muncul: desa mampu mandiri menyediakan layanan air melalui partisipasi warganya sendiri.

Lebih dari satu dekade berjalan, pertanyaan penting kini muncul: apakah PAMSIMAS benar-benar berhasil, dan yang lebih penting, apakah ia mampu bertahan?

Antara Infrastruktur dan Keberlanjutan

Sejak diluncurkan pada 2008, PAMSIMAS telah menjangkau puluhan ribu desa di Indonesia. Program ini berbeda dari pendekatan pembangunan konvensional karena menempatkan masyarakat sebagai pengelola dan actor utama layanan air dan sanitasi. Negara membangun fondasi, tetapi keberlanjutan diserahkan kepada komunitas lokal.

Pendekatan ini secara konseptual tepat. Namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa membangun infrastruktur jauh lebih mudah dibanding menjaga dan mempertahankan keberlanjutannya.

Penelitian evaluasi yang saya pernah lakukan di Kabupaten Magelang memperlihatkan kenyataan tersebut. Studi pada Desa Tembelang dan Desa Pasuruhan menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang berbeda meskipun keduanya menerima program yang sama. Indeks kepuasan masyarakat (Customer Satisfaction Index) di Desa Tembelang mencapai 54,66 atau kategori cukup puas, sementara Desa Pasuruhan hanya 46,04 yang menunjukkan tingkat kepuasan rendah.

Perbedaan ini bukan disebabkan oleh teknologi atau besarnya investasi, melainkan oleh kualitas tata kelola dan kapasitas pengelolaan lokal.

Desa dengan manajemen layanan yang responsif cenderung mempertahankan kepuasan warga. Sebaliknya, lemahnya koordinasi kelembagaan dan komunikasi pengelola cepat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan. Dengan kata lain, keberhasilan program air bersih lebih merupakan persoalan sosial daripada sekedar permasalahan teknis.

Ketika Air Mengubah Kehidupan

Pengalaman Desa Sudimara di Kabupaten Banyumas memberikan gambaran sisi optimistis dari program ini. Sebelum layanan air tersedia, warga harus berjalan hingga dua kilometer untuk mengambil air. Aktivitas tersebut menghabiskan sekitar dua jam setiap hari, waktu yang secara ekonomi setara ratusan ribu rupiah per bulan jika dihitung sebagai kehilangan produktivitas.

Setelah layanan PAMSIMAS berjalan, air bersih dapat diakses langsung di rumah dengan iuran bulanan yang relatif murah. Dampaknya tidak hanya pada penghematan biaya, tetapi juga perubahan kualitas hidup: kesehatan membaik, waktu kerja bertambah, dan beban domestic terutama bagi perempuan menurun signifikan.

Survei pelanggan yang dilakukan menunjukkan mayoritas warga merasa layanan meningkatkan kenyamanan hidup dan bersedia terus membayar iuran. Loyalitas pengguna yang bertahan lebih dari sepuluh tahun menunjukkan bahwa ketika dikelola dengan baik, layanan berbasis masyarakat dapat berfungsi secara berkelanjutan.

Namun Sudimara adalah contoh keberhasilan yang tidak otomatis terjadi di semua desa.

Faktor Penentu: Manusia, Bukan Sekadar Program

Hasil penelitian di Magelang menunjukkan bahwa keberlanjutan PAMSIMAS ditentukan oleh beberapa faktor kunci: partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah desa, kepemimpinan pengelola lokal, serta sistem distribusi air yang sesuai kondisi geografis.

Sebaliknya, hambatan utama justru bersifat kelembagaan: keterbatasan dana operasional, kapasitas teknis pengelola yang rendah, serta lemahnya mekanisme komunikasi dan pengawasan layanan.

Temuan penting lainnya adalah hubungan yang saling memengaruhi antara efektivitas layanan, kepuasan masyarakat, dan keberlanjutan program. Ketika kualitas layanan menurun, kepuasan warga ikut turun, partisipasi melemah, dan pada akhirnya sistem layanan terancam berhenti beroperasi.

Siklus ini menjelaskan mengapa sebagian desa mampu mempertahankan layanan lebih dari satu dekade, sementara desa lain mengalami stagnasi bahkan kegagalan.

Pelajaran Kebijakan: Tidak Ada Solusi Seragam

Masalah terbesar pembangunan sanitasi di Indonesia bukan lagi pada kurangnya program, tetapi pada pendekatan yang terlalu seragam. Desa memiliki kondisi sosial, geografis, dan kelembagaan yang berbeda. Karena itu strategi keberlanjutan tidak dapat disamakan.

Desa dengan masalah tata kelola membutuhkan penguatan kelembagaan dan transparansi pengelolaan. Sementara desa dengan kendala teknis memerlukan peningkatan kapasitas operasional dan dukungan teknis berkelanjutan.

Artinya, keberhasilan pembangunan air bersih tidak cukup diukur dari jumlah fasilitas yang dibangun, tetapi dari kualitas layanan yang bertahan setelah proyek selesai.

Pemerintah daerah dan desa perlu mulai menetapkan indikator kinerja layanan berbasis kepuasan masyarakat, bukan hanya indikator fisik pembangunan. Pendampingan pasca-program juga menjadi kunci agar pengelola lokal tidak berjalan sendiri tanpa dukungan teknis.

Air Bersih sebagai Investasi Sosial

Air bersih sering ditempatkan sebagai sektor infrastruktur. Padahal, ia adalah investasi sosial jangka panjang. Akses air yang layak berpengaruh langsung pada kesehatan, pendidikan anak, produktivitas kerja, hingga pengurangan kemiskinan.

Pengalaman berbagai desa menunjukkan satu pelajaran penting: program berbasis masyarakat dapat berhasil ketika warga merasa memiliki sistem yang mereka kelola sendiri.

PAMSIMAS pada akhirnya bukan sekadar proyek penyediaan air. Ia adalah proses membangun kepercayaan sosial dan kemandirian desa.

Jika pembangunan ingin benar-benar berkelanjutan, maka fokusnya tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik, tetapi harus berlanjut pada penguatan manusia dan kelembagaan yang menjaganya tetap hidup.

Karena bagi masyarakat desa, air bersih bukan hanya soal mengalirnya air dari keran. Ia adalah tentang hidup yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih bermartabat.

Temuan-temuan tersebut sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Berbagai penelitian internasional mengenai tata kelola penyediaan air berbasis masyarakat menunjukkan pola yang serupa di banyak negara berkembang maupun maju. Studi di Indonesia, Ghana, Zimbabwe, hingga Meksiko menemukan bahwa kegagalan layanan air desa jarang disebabkan oleh ketiadaan infrastruktur, melainkan oleh lemahnya kelembagaan lokal, keterbatasan pendanaan operasional, serta menurunnya partisipasi masyarakat setelah proyek selesai. Penelitian tentang community-based water supply juga menegaskan bahwa keberlanjutan layanan sangat dipengaruhi oleh keberadaan organisasi pengelola yang responsif, mekanisme tarif yang realistis, serta dukungan teknis berkelanjutan dari pemerintah dan jejaring kelembagaan yang lebih luas.

Lebih jauh, kajian komparatif lintas negara menunjukkan bahwa rasa kepemilikan masyarakat (sense of ownership) menjadi faktor kunci yang membedakan sistem air yang bertahan lama dengan yang cepat berhenti beroperasi. Ketika masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, pemeliharaan, dan pembiayaan layanan, mereka tidak hanya menjadi pengguna, tetapi penjaga keberlanjutan sistem itu sendiri. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu top down cenderung mengembalikan masyarakat pada posisi penerima pasif, sehingga komitmen kolektif melemah seiring waktu. Temuan-temuan ini memperkuat hasil penelitian di Kabupaten Magelang bahwa keberlanjutan PAMSIMAS pada akhirnya merupakan persoalan tata kelola sosial, bukan semata persoalan teknologi penyediaan air.

 

*) Penulis adalah Gentur Jalunggono, Dosen Universitas Tidar.

  • Penulis: Tim Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 2802rangkul-pentahelix-di-yogyakarta-kemenpora-dorong-revisi-uu-kepemudaan-yang-lebih-inklusif

    Kemenpora Gelar Serap Aspirasi Revisi UU Kepemudaan di Yogyakarta, Dorong Regulasi Inklusif dan Adaptif

    • calendar_month Sel, 11 Nov 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, YOGYAKARTA — Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) melalui Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan menyelenggarakan kegiatan Serap Aspirasi Revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang berlangsung di The Jogja, Kota Yogyakarta, Senin (10/11). Kegiatan ini menghadirkan unsur pentahelix, meliputi akademisi, mahasiswa, komunitas, organisasi kepemudaan, serta pemangku kepentingan yang bergerak dalam bidang […]

  • Ponpes Al Khoziny Runtuh, Pemerintah Bergerak Cepat, DPRD Jatim Justru Absen

    Ponpes Al Khoziny Runtuh, Pemerintah Bergerak Cepat, DPRD Jatim Justru Absen

    • calendar_month Jum, 3 Okt 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Sidoarjo – Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, harus menerima kenyataan pahit dan mengenaskan menyusul kejadian nahas runtuhnya konstruksi bangunan pondok dan masjid saat para santri tengah khusuk melaksanakan ibadah sholat ashar pada tanggal 29 September 2025. Kejadian ini menyebabkan puluhan santri menderita cedera luka-luka, dan tercatat sejauh ini 5 orang harus […]

  • Abd. Wafi, S.H.

    Putusan MK soal Batas Usia Minimal Capres-Cawapres, Antara Penjaga Konstitusi dan Penentu Panggung Politik

    • calendar_month Sen, 11 Agu 2025
    • account_circle Abd. Wafi, S.H., Advokat Muda Perhimpunan Advokat Indonesia.
    • 0Komentar

    Lens IDN, Opini – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi sorotan publik setelah memutuskan untuk menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden pada angka 40 tahun. Putusan ini mengukuhkan bahwa, kecuali terdapat pengalaman sebagai kepala daerah […]

  • Revolusi Pesawat Kertas: BEM Nusantara DIY Gelar Aksi Simbolik Tolak Lupa dan Tuntut Keadilan HAM

    Revolusi Pesawat Kertas: BEM Nusantara DIY Gelar Aksi Simbolik Tolak Lupa dan Tuntut Keadilan HAM

    • calendar_month Sab, 27 Sep 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Yogyakarta – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi simbolik bertajuk “Revolusi Pesawat Kertas” di Alun-alun Kidul, Jumat malam (26/9). Aksi ini digelar dalam rangka memperingati September Hitam sekaligus menyerukan agar sejarah kelam bangsa dan luka korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dilupakan begitu […]

  • WhatsApp Image 2025-12-12 at 13.48.22

    PPM UNTAG Surabaya Sukses Terapkan Budidaya Maggot BSF di Benowo sebagai Solusi Pengolahan Sampah Organik Ramah Lingkungan

    • calendar_month Jum, 12 Des 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Surabaya – Upaya mengatasi persoalan sampah organik rumah tangga di wilayah perkotaan kembali mendapat angin segar melalui Program Pengabdian Masyarakat (PPM) yang dilaksanakan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya. Bertempat di RW 03 Rejosari, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, kegiatan ini berhasil mengenalkan dan menerapkan inovasi budidaya Maggot Black Soldier Fly (BSF) sebagai […]

  • Ikhfan Haris

    Akhiri Masa Tugas, Atdikbud KBRI Dili Ikhfan Haris Raih Penghargaan Tertinggi dari Pemerintah Timor-Leste

    • calendar_month Ming, 10 Agu 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Timor-Leste – Mengakhiri masa baktinya sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dili, Ikhfan Haris menorehkan prestasi membanggakan. Ia menerima dua penghargaan bergengsi dari Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam mempererat hubungan bilateral Indonesia–Timor-Leste di bidang pendidikan, budaya, bahasa, sosial, dan seni. Penghargaan pertama […]

expand_less