Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kolom » Putusan MK soal Batas Usia Minimal Capres-Cawapres, Antara Penjaga Konstitusi dan Penentu Panggung Politik

Putusan MK soal Batas Usia Minimal Capres-Cawapres, Antara Penjaga Konstitusi dan Penentu Panggung Politik

  • calendar_month Senin, 11 Agt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Lens IDN, Opini – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi sorotan publik setelah memutuskan untuk menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden pada angka 40 tahun. Putusan ini mengukuhkan bahwa, kecuali terdapat pengalaman sebagai kepala daerah atau jabatan setara, seseorang yang berusia di bawah 40 tahun tetap tidak dapat mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres.

Keputusan tersebut bukan hanya sekadar tafsir hukum, tetapi juga sebuah pesan politik. Sebab, di tengah menghangatnya suhu politik jelang Pemilu 2024, isu batas usia ini sempat menjadi “pintu” untuk membuka peluang bagi tokoh-tokoh muda yang dianggap potensial. Beberapa kalangan melihat keputusan MK ini sebagai bentuk menjaga konsistensi konstitusi, sementara yang lain mengkritik bahwa MK terlalu kaku dan mengabaikan dinamika demokrasi yang seharusnya membuka ruang lebih luas bagi regenerasi kepemimpinan.

Permohonan uji materi ini diajukan oleh sejumlah pihak yang menilai bahwa ketentuan batas usia 40 tahun adalah diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon berargumen bahwa usia bukan satu-satunya indikator kematangan atau kelayakan seorang pemimpin. Di beberapa negara, usia minimal kepala negara bahkan jauh lebih rendah, misalnya Prancis (18 tahun), Finlandia (18 tahun), dan Kanada (18 tahun).

Namun, MK berpendapat bahwa pembentuk undang-undang memiliki wewenang untuk menentukan syarat tersebut sebagai bagian dari desain sistem ketatanegaraan. Menurut MK, batas usia 40 tahun tidak melanggar konstitusi dan merupakan “kebijakan hukum terbuka” (open legal policy) yang boleh diatur oleh legislatif.

Argumentasi Hukum MK

Dalam amar putusannya, MK menekankan beberapa poin utama:

  1. Batas usia adalah pilihan kebijakan hukum – Legislator memiliki hak menentukan kriteria, termasuk usia, sebagai syarat pencalonan.
  2. Pengalaman dan kematangan – Usia minimal 40 tahun dianggap cukup untuk memastikan calon memiliki kematangan berpikir, pengalaman memimpin, dan kemampuan mengambil keputusan strategis.
  3. Tidak diskriminatif – MK menilai ketentuan ini berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali, sehingga tidak ada perlakuan berbeda yang tidak sah.

Kritik terhadap Putusan

Meski argumen MK memiliki dasar, putusan ini menyisakan sejumlah catatan kritis:

1. Mengabaikan potensi regenerasi kepemimpinan
Demokrasi yang sehat membutuhkan pergantian generasi. Dengan mempertahankan batas usia tinggi, ruang partisipasi politik bagi pemimpin muda semakin terbatas. Padahal, generasi muda sering membawa perspektif baru, inovasi kebijakan, dan kemampuan adaptasi terhadap tantangan zaman.

2. Konsep “open legal policy” yang terlalu longgar
Memang benar legislator berwenang membuat kebijakan, namun ketika sebuah kebijakan menyentuh hak konstitusional warga negara untuk dipilih, MK seharusnya menerapkan standar uji yang lebih ketat. MK berperan bukan sekadar “penonton” kebijakan, melainkan penjaga agar kebijakan tersebut tidak membatasi hak politik secara berlebihan.

3. Potensi politisasi hukum
Dalam konteks politik praktis, isu batas usia ini rawan digunakan sebagai “filter” untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Putusan MK yang mempertahankan batas usia dapat dipersepsikan sebagai mengunci peluang bagi kandidat potensial yang lebih muda.

Implikasi Politik dan Demokrasi

Putusan MK ini memiliki dampak signifikan bagi peta politik Indonesia, khususnya dalam tiga aspek:

  1. Menutup peluang kandidat muda – Tokoh publik berusia di bawah 40 tahun yang dinilai potensial, seperti kepala daerah atau tokoh politik muda, harus menunggu lebih lama untuk maju di level nasional.
  2. Meneguhkan dominasi elite politik senior – Dengan batas usia ini, panggung politik nasional tetap dikuasai oleh tokoh yang berasal dari lingkaran elite lama, sehingga inovasi dan pembaruan ide bisa terhambat.
  3. Menguatkan persepsi status quo – Publik bisa menilai bahwa MK tidak sensitif terhadap aspirasi pembaruan, apalagi di era ketika partisipasi generasi muda dalam politik semakin tinggi.

Perspektif Konstitusi dan Hak Politik

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Menutup peluang bagi warga negara hanya karena usia, tanpa melihat kapasitas dan integritas, berpotensi bertentangan dengan semangat pasal tersebut. Meskipun MK menilai pembatasan usia adalah sah, pendekatan yang lebih progresif akan membuka pintu regenerasi politik sekaligus tetap menjaga kualitas kepemimpinan melalui mekanisme seleksi alamiah di pemilu.

Belajar dari Negara Lain

Banyak negara maju dan demokratis menetapkan batas usia minimal yang lebih rendah untuk jabatan eksekutif, mengandalkan proses pemilu untuk menilai kelayakan kandidat. Misalnya:

  • Prancis: 18 tahun
  • Finlandia: 18 tahun
  • Kanada: 18 tahun
  • Amerika Serikat: 35 tahun

Hal ini menunjukkan bahwa kematangan kepemimpinan tidak selalu identik dengan angka usia, melainkan kemampuan politik, pengalaman, dan kepercayaan publik.

Rekomendasi ke Depan

  1. Revisi UU Pemilu dengan partisipasi publik – Batas usia dapat diturunkan secara bertahap, misalnya menjadi 35 tahun, sambil memastikan ada mekanisme evaluasi yang menjamin kualitas kandidat.
  2. Pendidikan politik sejak dini – Generasi muda perlu dibekali wawasan politik, kepemimpinan, dan kebijakan publik sejak dini agar siap memimpin tanpa harus menunggu usia terlalu matang.
  3. Penguatan peran MK sebagai penjaga hak konstitusional – MK perlu menyeimbangkan antara menghormati kebijakan legislator dan melindungi hak politik warga negara.
  4. Mengurangi politisasi aturan pencalonan – Regulasi pemilu harus disusun dengan prinsip netralitas, tidak untuk menguntungkan atau menjegal pihak tertentu.

Putusan MK mempertahankan batas usia minimal capres-cawapres di angka 40 tahun adalah sebuah keputusan yang secara hukum sah, tetapi secara politik dan demokratis masih memunculkan perdebatan panjang. Di satu sisi, MK dianggap menjaga standar kematangan dan kualitas kepemimpinan. Di sisi lain, keputusan ini dinilai mempersempit ruang regenerasi dan partisipasi politik generasi muda.

Demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kualitas kepemimpinan dan keterbukaan peluang bagi semua warga negara. Usia seharusnya tidak menjadi satu-satunya penghalang bagi mereka yang memiliki kapasitas, integritas, dan visi untuk memimpin bangsa. Karena pada akhirnya, rakyatlah yang berhak menjadi hakim tertinggi untuk menentukan siapa yang layak memimpin — bukan sekadar angka yang tertulis di undang-undang.

  • Penulis: Abd. Wafi, S.H., Advokat Muda Perhimpunan Advokat Indonesia.
  • Editor: Azkatia

Rekomendasi Untuk Anda

  • 681936634_1553363793460118_6714514346149256781_n

    Patrick Vieira Kritik Keras Kandidat PFA: Bruno Fernandes Dinilai Tak Layak Menang

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta – Legenda Arsenal, Patrick Vieira, melontarkan kritik tajam terhadap dukungan yang mengarah kepada Bruno Fernandes dalam perburuan penghargaan PFA Player of the Year. Vieira menilai, gelandang Manchester United tersebut tidak pantas menjadi pemenang jika melihat kontribusi secara lebih mendalam. Dalam pernyataannya, Vieira menyoroti statistik assist Bruno Fernandes yang kerap dijadikan alasan utama […]

  • WhatsApp Image 2026-02-02 at 18.09.35

    FIKOM Universitas Jayabaya Gelar Pelatihan Kreasi Manik-Manik untuk Anak-Anak di Koja

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta – Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya menggelar kegiatan community development berupa pelatihan kerajinan membuat manikmanik bagi anak-anak di wilayah RT 005/RW 011, Koja, Jakarta Utara, Jakarta, 24 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Community Development yang dibimbing oleh dosen Mega Ayu Permatasari, M.Si. Bertempat di Rumah Aula […]

  • IMG_4883.JPG

    Harry Mulya dan Ralinka Hadirkan Kolaborasi Emosional Lewat Single “Dimataku Dunia Sudah Tak Sederhana”

    • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Entertainment – Sebuah karya penuh makna dan kejujuran hadir dari penyanyi Harry Mulya melalui single terbarunya berjudul “Dimataku Dunia Sudah Tak Sederhana”. Lagu ini menjadi momen yang sangat spesial, karena untuk pertama kalinya ia berkolaborasi dengan putri kesayangannya, Ralinka. Lebih dari sekadar lagu, karya ini adalah potret perasaan seorang ayah—tentang cinta yang begitu […]

  • Laundry Club

    Kesibukan Warga Kota Picu Ledakan Popularitas Laundry Digital

    • calendar_month Jumat, 15 Agt 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Bandung – Mobilitas tinggi, jadwal padat, dan rutinitas yang tak kenal henti kini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat perkotaan. Kondisi ini membuat layanan laundry modern berbasis antar-jemput semakin diminati. Salah satu brand yang tengah menjadi sorotan adalah Laundry Club, yang terus memperluas jangkauan layanannya di berbagai kota besar. Didirikan pada tahun 2020 dengan […]

  • Revolusi Pesawat Kertas: BEM Nusantara DIY Gelar Aksi Simbolik Tolak Lupa dan Tuntut Keadilan HAM

    Revolusi Pesawat Kertas: BEM Nusantara DIY Gelar Aksi Simbolik Tolak Lupa dan Tuntut Keadilan HAM

    • calendar_month Sabtu, 27 Sep 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Yogyakarta – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi simbolik bertajuk “Revolusi Pesawat Kertas” di Alun-alun Kidul, Jumat malam (26/9). Aksi ini digelar dalam rangka memperingati September Hitam sekaligus menyerukan agar sejarah kelam bangsa dan luka korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dilupakan begitu […]

  • IMG-20261029-WA0056

    Asta Cita Dua Tahun Berjalan, Pemuda Surakarta Dorong Kolaborasi dengan Pemerintah

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Surakarta –Bertepatan Hari Sumpah Pemuda, Ketua KTI Surakarta Ikhsanudin Fajar Utomo mengapresiasi ruang kebebasan berpendapat yang dibuka pemerintahan Prabowo Subianto. Hal tersebut disorot dalam diskusi publik bertajuk “Asta Cita Dua Tahun Berjalan, Suara Muda Berperan” yang diselenggarakan Bengawan Action di Kelana Cafe and Resto, Surakarta, Rabu (28/10/2026) malam. Kegiatan yang mengusung tagar #OurVoiceOurChoice […]

expand_less