Soroti Kasus Aktivis hingga oknum Terjerat narkoba, PMII Jaktim Desak Polri Taubatan Nasuha

Lens IDN, Jakarta — Menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jakarta Timur menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, khususnya institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), untuk melakukan muhasabah (introspeksi diri) dan taubatan nasuha sebagai bentuk refleksi moral dan spiritual atas berbagai persoalan penegakan hukum yang selama ini menjadi sorotan publik.

Idul Fitri bukan sekadar momentum perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi saat yang tepat untuk membersihkan diri, memperbaiki kesalahan, serta memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketua PC PMII Jakarta Timur RHI. Muhammad Taufiqurrachman menyampaikan bahwa sebagai institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi profesionalitas, integritas, serta prinsip keadilan dalam setiap tindakan dan kebijakannya.

“Kami memandang bahwa momentum Idul Fitri adalah waktu yang tepat bagi semua pihak, termasuk Polri, untuk melakukan muhasabah secara mendalam. Taubatan nasuha dalam konteks kelembagaan dapat dimaknai sebagai komitmen serius untuk memperbaiki diri, meningkatkan profesionalitas, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” ujarnya.

PC PMII Jakarta Timur menilai bahwa kepercayaan publik terhadap Polri dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan serius akibat sejumlah peristiwa yang menimbulkan kegelisahan masyarakat. Beberapa kasus besar yang menjadi perhatian publik di antaranya adalah lambannya penanganan kasus penyiraman air keras terhadap seorang aktivis KontraS, maraknya oknum anggota kepolisian yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika, hingga berbagai kasus pelanggaran hukum yang justru melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri.

Selain itu, publik juga dikejutkan oleh sejumlah peristiwa besar yang mencoreng citra institusi kepolisian, seperti kasus pembunuhan yang melibatkan perwira tinggi Polri, praktik mafia hukum yang menyeret oknum aparat, penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum, hingga berbagai laporan dugaan kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil dalam penanganan demonstrasi maupun proses penyidikan.

Menurut PC PMII Jakarta Timur, rentetan kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan di tubuh Polri tidak bisa lagi dipandang sebagai kesalahan individu semata, melainkan mencerminkan adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan dan budaya kelembagaan.

“Jika menjelang Idul Fitri umat Islam diajak untuk kembali kepada kesucian melalui muhasabah dan taubat, maka Polri sebagai institusi negara juga perlu melakukan hal yang sama. Kepercayaan publik tidak akan kembali jika pembenahan hanya berhenti pada slogan reformasi tanpa perubahan nyata di lapangan,” tegasnya.

PC PMII Jakarta Timur menilai bahwa Polri harus berani membersihkan institusinya dari oknum-oknum yang mencederai hukum dan keadilan. Penegakan hukum yang tegas terhadap masyarakat tidak boleh berbanding terbalik dengan sikap permisif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat sendiri.

Oleh karena itu, PC PMII Jakarta Timur mendorong Polri untuk menjadikan momentum Idul Fitri sebagai titik awal pembenahan internal yang nyata, termasuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan integritas anggota, membuka secara transparan penanganan berbagai kasus besar yang selama ini menimbulkan kecurigaan publik, serta menindak tegas setiap anggota yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya.

Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, PC PMII Jakarta Timur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses demokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Momentum Idul Fitri diharapkan tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara untuk memperbaiki diri, mengembalikan integritas lembaga negara, serta memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan demi keadilan dan kepentingan rakyat.