Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Dugaan Skandal Kepabeanan, Ratusan Massa Desak KPK Tangkap Kakanwil Bea Cukai Jakarta

Dugaan Skandal Kepabeanan, Ratusan Massa Desak KPK Tangkap Kakanwil Bea Cukai Jakarta

  • account_circle Azkatia
  • calendar_month Sel, 3 Feb 2026

Lens IDN, Jakarta – Gelombang protes melanda gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/2). Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Rakyat (FORMAT) menggelar aksi unjuk rasa menuntut penuntasan dugaan skandal korupsi dan kejahatan kepabeanan yang menyeret nama pejabat tinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Massa menyoroti sosok Hendri Darnadi yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta. FORMAT menduga kuat bahwa Hendri terlibat dalam jaringan kejahatan ekonomi terorganisir. Tuduhan tersebut meliputi keterlibatan dalam impor daging ilegal serta pemberian perlindungan terhadap produksi rokok putih ilegal di wilayah Madura dan Malang.

Sebut Adanya Jaringan Mafia Tekstil dan Kayu

Koordinator Lapangan FORMAT, Rama, mengungkapkan bahwa dugaan praktik lancung ini mencakup fasilitas bagi jaringan kejahatan kepabeanan lintas sektor. Pihaknya mencatat adanya indikasi manipulasi jenis dan jumlah barang (under-invoicing) oleh Jaringan Tekstil Ilegal (JIRO) di wilayah Cikarang.

Selain itu, massa juga membeberkan aktivitas Jaringan Kayu dan Rotan Ilegal (JALECA) di wilayah operasi Kudus. Menurut Rama, praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak ekosistem industri nasional serta mengancam keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.

“Kami memandang Hendri Darnadi bukan sekadar pelaku pelanggaran administratif. Ia diduga kuat menjadi bagian dari mafia kepabeanan yang menggerogoti ekonomi negara secara sistematis,” ujar Rama di sela-sela aksi.

Desak KPK Periksa Sejumlah Pejabat Terkait

Dalam orasinya, FORMAT menyesalkan nama Hendri yang kerap muncul dalam berbagai dugaan perkara namun selalu lolos dari jerat hukum. Mereka menduga ada perlindungan dari jaringan kekuasaan tertentu yang melibatkan sejumlah nama pejabat lain di lingkungan Kementerian Keuangan dan Bea Cukai Pusat.

Massa menekankan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pembiaran terhadap kasus ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat.

Empat Tuntutan Utama FORMAT melalui aksi ini, FORMAT menyampaikan empat poin tuntutan tegas kepada lembaga antirasuah:

  1. Memanggil dan memeriksa Hendri Darnadi terkait seluruh dugaan kejahatan kepabeanan.
  2. Menetapkan Hendri Darnadi sebagai tersangka jika bukti keterlibatan dalam mafia impor dan rokok ilegal terpenuhi.
  3. Melakukan pembersihan total di internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari tingkat pusat hingga daerah.
  4. Membongkar tuntas jaringan JIRO dan JALECA beserta aktor bisnis maupun pejabat yang menjadi pelindungnya.
  • Penulis: Azkatia
Tags

Rekomendasi Untuk Anda

  • WhatsApp Image 2026-01-29 at 15.50.41

    Belum Ada Payung Hukum Ojol Roda Dua, Komdigi Akui Keterbatasan Tindakan terhadap Aplikator

    • calendar_month Sab, 24 Jan 2026
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta– Koalisi Ojol Nasional (KON) menggelar audiensi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia guna membahas kepastian regulasi transportasi online roda dua. Pertemuan tersebut berlangsung pada Jumat (24/1/2026) dan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi RI, Alexsander Sabar. Audiensi ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta salah satu aplikator transportasi […]

  • KUHP Nasional

    Integrasi Core Crimes Dalam KUHP Nasional: Analisis De Minimis Tindak Pidana Khusus dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia

    • calendar_month Sel, 12 Agu 2025
    • account_circle Bintoro Wisnu Prasojo, Hakim PN Serui.
    • 0Komentar

    Lens IDN, Opini – Sistem hukum pidana Indonesia saat ini merupakan perpaduan antara hukum pidana warisan kolonial dan berbagai undang-undang pidana khusus (lex specialis) yang lahir setelah kemerdekaan. Keberadaan undang-undang pidana khusus ini, meskipun diperlukan untuk mengatasi perkembangan tindak pidana yang semakin kompleks dan spesifik, telah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti disharmoni norma, tumpang tindih kewenangan […]

  • Ikhfan Haris

    Akhiri Masa Tugas, Atdikbud KBRI Dili Ikhfan Haris Raih Penghargaan Tertinggi dari Pemerintah Timor-Leste

    • calendar_month Ming, 10 Agu 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Timor-Leste – Mengakhiri masa baktinya sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dili, Ikhfan Haris menorehkan prestasi membanggakan. Ia menerima dua penghargaan bergengsi dari Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam mempererat hubungan bilateral Indonesia–Timor-Leste di bidang pendidikan, budaya, bahasa, sosial, dan seni. Penghargaan pertama […]

  • 480678341_622685183955961_5990746406316097323_n

    Konklusi Problematika Indonesia dari Bung Hatta

    • calendar_month Sen, 23 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Lens IDN, Kolom – Teruntuk pahlawan saya, Muhammad Hatta. Saya mengucapkan rasa syukur tiada batasnya atas tercapainya sebuah cita-cita yang telah lama diimpikan oleh para leluhur kita, yakni dengan terbebasnya kita dari penjajahan kolonialisme dan berdirinya sebuah negara kesatuan yang berdaulat di seluruh Nusantara. Tidak lupa pula saya juga berterimakasih sebesar-besarnya kepada tiap-tiap pahlawan, baik […]

  • Pegadaian Area Kebayoran Baru catat Lonjakan Minat Pada Investasi Emas

    Pegadaian Area Kebayoran Baru catat Lonjakan Minat Pada Investasi Emas

    • calendar_month Sab, 13 Sep 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta – PT Pegadaian melalui Kantor Wilayah IX Jakarta mencatat pertumbuhan signifikan pada jumlah nasabah aktif produk cicilan emas di Area Kebayoran Baru (Jakarta Selatan). Hingga September 2025, jumlah nasabah aktif tercatat telah mencapai ribuan orang, menunjukkan peningkatan yang signifikan Pertumbuhan ini menjadi bukti tingginya minat masyarakat terhadap produk cicilan emas, yang dinilai […]

  • ‎Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi Dorong Efisiensi Anggaran dan Transparansi SKPD Tahun 2026

    ‎Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi Dorong Efisiensi Anggaran dan Transparansi SKPD Tahun 2026

    • calendar_month Sen, 15 Sep 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Kota Sukabumi – Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi telah melakukan rangkaian kunjungan kerja ke berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah lingkup koordinasinya. Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk menelaah program kerja tahun anggaran 2026, beserta potensi efisiensi anggaran yang dapat dicapai melalui evaluasi program. ‎Dalam kunjungan tersebut, Komisi 1 […]

expand_less