Airlangga Dorong Target Pembiayaan UMKM Naik Jadi Rp2.000 Triliun

Lens IDN, Jakarta — Pemerintah mendorong peningkatan signifikan terhadap akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu strategi memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan agar total pembiayaan UMKM ditingkatkan hingga mencapai Rp2.000 triliun.

Usulan tersebut disampaikan Airlangga dalam UMKM Finance Summit 2026, Selasa (11/8/2026). Menurutnya, peningkatan pembiayaan diperlukan untuk memperluas akses modal bagi pelaku UMKM yang memiliki potensi berkembang, tetapi belum memperoleh pembiayaan dalam skala yang memadai.

Saat ini, posisi pembiayaan atau kredit UMKM telah berada di kisaran Rp1.500 triliun. Berdasarkan data Juni 2026, kredit UMKM tercatat sebesar Rp1.519,1 triliun, tumbuh 1,05 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan Mei 2026 yang berada di level 0,60 persen.

“Target total pembiayaan UMKM kita dorong menjadi Rp2.000 triliun,” ujar Airlangga dalam kesempatan tersebut.

Menurut Airlangga, peningkatan target pembiayaan bukan semata-mata untuk menambah jumlah kredit yang disalurkan, tetapi juga untuk mengisi kesenjangan pembiayaan yang masih dihadapi pelaku UMKM.

Sebagian pelaku usaha masih berada pada posisi di tengah, yakni memiliki prospek pertumbuhan tetapi belum sepenuhnya mendapatkan akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian agar UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi dan naik kelas.

Ekonomi Indonesia Tetap Solid

Dorongan terhadap pembiayaan UMKM dilakukan di tengah kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai tetap kuat. Pada semester I 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,45 persen secara kumulatif (c-to-c).

Sementara itu, inflasi Juli 2026 tercatat terkendali pada level 2,28 persen. Indeks Keyakinan Konsumen juga masih berada pada zona optimistis dengan angka 116,8.

Dari sisi industri, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia kembali masuk zona ekspansif dengan level 50,2. Cadangan devisa nasional juga mencapai USD145,3 miliar.

Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah dalam memperkuat pembiayaan sektor produktif, termasuk UMKM.

Inklusi Keuangan Terus Meningkat

Selain pembiayaan, pemerintah juga mencermati perkembangan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks inklusi keuangan nasional meningkat dari 92,74 persen pada 2025 menjadi 93,61 persen pada 2026. Sementara itu, indeks literasi keuangan nasional telah mencapai 69,57 persen.

Airlangga menilai peningkatan tersebut merupakan perkembangan positif. Namun, menurutnya, peningkatan akses terhadap layanan keuangan harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya mengapresiasi terkait dengan inklusi, angkanya, literasi sudah naik, inklusi naik, tinggal kesejahteraannya bisa dikejar,” ungkap Airlangga.

Ia menambahkan, masyarakat tidak cukup hanya memiliki rekening atau akses terhadap layanan keuangan. Kemampuan untuk memahami produk keuangan, melakukan investasi, serta mengambil keputusan finansial secara tepat juga harus diperkuat.

Digitalisasi Jadi Pengungkit UMKM

Pemerintah juga mendorong digitalisasi sebagai instrumen untuk memperluas akses pembiayaan UMKM.

Hingga kini, pengguna QRIS telah mencapai 66 juta, dengan sekitar 44 juta gerai merchant. Menurut pemerintah, aktivitas transaksi digital dapat menghasilkan rekam jejak usaha yang kemudian dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam proses credit scoring.

Dengan adanya rekam transaksi tersebut, pelaku UMKM yang sebelumnya masuk kategori unbankable berpeluang menjadi bankable.

Pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), juga didorong untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Teknologi dinilai dapat membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan.

Pemerintah turut mendorong pelaku UMKM memanfaatkan Program Magang Nasional untuk memperkuat kapasitas dan pengembangan usaha.

Airlangga menegaskan bahwa UMKM Indonesia perlu terus meningkatkan kapasitas produksi serta kemampuan mempertahankan dan memperluas pasar. Pengalaman negara lain, menurutnya, dapat menjadi pembelajaran dalam membangun ekosistem UMKM yang mampu tumbuh berdampingan dengan pelaku usaha berskala besar.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menambahkan bahwa akses pembiayaan dan peningkatan kapasitas menjadi dua faktor penting agar UMKM dapat naik kelas.

“Pemerintah terus mendorong ekosistem pembiayaan yang inklusif agar semakin banyak UMKM yang dapat mengakses pembiayaan, meningkatkan produktivitas, dan naik kelas secara berkelanjutan,” kata Haryo.