Kemenpar Teken MoU dengan Empat K/L, Dorong Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Rakyat

Lens IDN, Jakarta– Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpar) memperkuat sinergi lintas sektor melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama empat kementerian/lembaga strategis. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pengembangan pariwisata nasional yang sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Penandatanganan MoU berlangsung di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (13/8/2025), antara Kemenpar dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), serta Kementerian Lingkungan Hidup (KemenLH).

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa pariwisata merupakan sektor dinamis yang mampu menggerakkan ekonomi nasional sekaligus menjadi ruang sinergi bagi berbagai pihak.

“Pariwisata adalah motor penggerak ekonomi yang bisa saling bersinergi dengan sektor lain, mulai dari pemenuhan gizi masyarakat, keselamatan wisatawan, pemberdayaan ekonomi rakyat, hingga pelestarian lingkungan,” ujar Widiyanti.

Penguatan Desa Wisata dan UMKM

Kerja sama dengan Kementerian UMKM diarahkan untuk mendorong pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan. Desa wisata akan menjadi pusat pertumbuhan UMKM dengan dukungan permodalan, pemasaran, dan fasilitasi investasi skala kecil-menengah.

“Kami ingin setiap wisatawan pulang membawa cerita tentang produk asli desa wisata. Pemasaran akan diperkuat, investasi difasilitasi, dan kualitas produk UMKM terus ditingkatkan,” ungkap Widiyanti.

Fokus pada Pariwisata Berkelanjutan

Bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Kemenpar akan memperkuat konsep pariwisata ramah lingkungan. Kolaborasi ini mencakup pembangunan infrastruktur hijau, peningkatan kapasitas SDM, serta pengelolaan sampah di destinasi wisata.

“Pariwisata berkelanjutan adalah masa depan. Kita pastikan kebersihan dan kelestarian menjadi prioritas,” tegas Menpar.

Dukungan Program Makan Bergizi Gratis

Kemenpar dan BGN sepakat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah. Dukungan dilakukan melalui pelatihan tenaga pengelola makanan di enam Politeknik Pariwisata, serta pelibatan desa wisata dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya menargetkan layanan gizi untuk 20 juta penerima manfaat pada 15 Agustus 2025, dan 82,9 juta hingga akhir tahun.

“Kemenpar memiliki lembaga pendidikan yang mampu melatih tenaga dapur dan penjamah makanan sesuai standar higienis. Ini sangat mendukung misi kami,” ujar Dadan.

Keselamatan Wisatawan Jadi Prioritas

Kerja sama dengan BASARNAS diarahkan untuk meningkatkan keamanan destinasi wisata. Programnya meliputi pelatihan pencarian dan pertolongan, penguatan sistem komunikasi, serta operasi penyelamatan terpadu.

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menegaskan bahwa keselamatan wisatawan adalah investasi negara.

“Kami ingin memastikan tidak ada korban jiwa di destinasi wisata. Setiap nyawa yang terselamatkan adalah langkah menuju Indonesia Emas,” kata Syafii.

Tantangan Sampah dan Pertumbuhan Ekonomi

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menilai pariwisata dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, asalkan tantangan sampah dikelola secara serius.

“MoU ini penting agar kebijakan dan program dapat disinergikan, terutama dalam pengelolaan sampah di destinasi wisata,” ujar Diaz.

Acara penandatanganan ini turut dihadiri Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa serta pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenpar.

Menpar Widiyanti menutup dengan optimisme:

“Kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk membangun pariwisata Indonesia yang sehat, sejahtera, dan lestari.”