Kita Disuruh Menurunkan Gaya Hidup, tetapi Negara Memajaki Kebutuhan Hidup: Mulai dari Pembalut

Lens IDN, Kolom – Belakangan ini, masyarakat kerap diingatkan untuk menurunkan gaya hidup. Jangan hedonis, jangan konsumtif, dan belajarlah hidup sederhana. Nasihat tersebut terdengar bijaksana, bahkan masuk akal. Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika kita menyadari bahwa berbagai kebutuhan sehari-hari juga dibebani pajak.

Makan di restoran dikenai PPN. Membeli pakaian, sabun, sampo, mengakses internet, hingga membeli air minum kemasan pun dapat dikenai PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Seolah-olah, masyarakat diminta untuk menekan pengeluaran seminimal mungkin, tetapi pada saat yang sama tetap harus membayar pajak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di antara berbagai barang yang dikenai pajak tersebut, ada satu kebutuhan yang patut mendapat perhatian serius, yakni pembalut perempuan. Di sinilah persoalan mengenai keadilan bagi perempuan menjadi nyata. Sebab, pembalut bukanlah barang mewah, bukan pula bagian dari gaya hidup konsumtif. Pembalut merupakan kebutuhan biologis yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan perempuan.

Pemerintah dan masyarakat seharusnya mampu membedakan antara kebutuhan dasar dan keinginan yang lahir dari gaya hidup. Membeli kopi kekinian seharga Rp35 ribu, mengganti sepatu bermerek setiap bulan, atau mengikuti tren fesyen terbaru merupakan pilihan konsumsi yang dapat dikategorikan sebagai gaya hidup. Seseorang bisa memilih untuk mengurangi atau bahkan menghentikannya.

Namun, bagaimana dengan pembalut?

Tidak ada perempuan yang membeli pembalut demi terlihat keren. Tidak ada pula perempuan yang mengoleksi pembalut untuk dipamerkan di media sosial. Pembalut digunakan karena perempuan mengalami menstruasi, sebuah proses biologis alami yang tidak dapat dipilih, ditunda, apalagi dihentikan hanya karena alasan ekonomi.

Pembalut dibutuhkan agar perempuan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan nyaman dan layak. Dengan pembalut, perempuan dapat bekerja, bersekolah, beraktivitas di ruang publik, dan menjalankan kehidupan sosial maupun keagamaannya tanpa harus mengkhawatirkan persoalan kebersihan menstruasi.

Dengan demikian, pembalut bukan sekadar produk konsumsi. Ia merupakan bagian dari kebutuhan dasar perempuan untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan martabat dirinya.

Ironisnya, ketika seorang perempuan diminta menurunkan gaya hidup, ia mungkin masih bisa berhenti membeli produk perawatan kulit yang mahal, mengurangi kebiasaan nongkrong di kafe, atau tidak lagi mengikuti tren fesyen. Akan tetapi, ia tidak bisa begitu saja berhenti membeli pembalut.

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara gaya hidup dan kebutuhan biologis. Gaya hidup dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, sedangkan kebutuhan biologis tidak dapat dinegosiasikan. Menstruasi tetap datang, terlepas dari kondisi keuangan seseorang.

Karena itu, membebankan pajak pada produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan biologis perempuan patut dipertanyakan dari perspektif keadilan sosial dan kesetaraan gender.

Perempuan selama ini sudah menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka harus berhadapan dengan rasa nyeri menstruasi, keterbatasan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak, serta stigma sosial yang masih menganggap pembicaraan mengenai menstruasi sebagai sesuatu yang tabu. Belum lagi persoalan ekonomi yang membuat sebagian perempuan kesulitan memenuhi kebutuhan menstruasinya.

Kini, persoalan tersebut semakin kompleks ketika kebutuhan dasar seperti pembalut juga menjadi bagian dari pengeluaran yang tidak bisa dihindari.

Inilah makna dari semangat #HidupPerempuanYangMelawan. Perlawanan perempuan bukan selalu tentang demonstrasi atau pertarungan di ruang politik. Terkadang, perlawanan itu hadir dalam bentuk yang sangat sederhana: berusaha memenuhi kebutuhan biologis, menjaga kebersihan diri, dan tetap menjalani kehidupan secara bermartabat di tengah sistem yang belum sepenuhnya berpihak kepada mereka.

Jika negara benar-benar ingin mendorong masyarakat hidup sederhana, kebijakan perpajakan seharusnya tidak mengabaikan kebutuhan dasar. Jangan sampai masyarakat diminta mengurangi konsumsi, tetapi kebutuhan yang tidak mungkin mereka tinggalkan justru tetap dibebani pajak.

Logikanya sederhana: kebutuhan dasar semestinya mendapatkan perlakuan khusus dalam kebijakan fiskal. Negara perlu mempertimbangkan pembebasan atau pemberian fasilitas perpajakan terhadap produk menstruasi agar akses perempuan terhadap kebutuhan biologisnya tidak semakin terbebani.

Selama pembalut masih menjadi bagian dari pengeluaran yang harus ditanggung perempuan setiap bulan, ajakan untuk menurunkan gaya hidup akan terdengar kontradiktif. Bagaimana mungkin perempuan diminta berhemat, sementara untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuhnya sendiri saja mereka tidak memiliki pilihan untuk berhenti mengeluarkan uang?

Kita tentu sepakat bahwa gaya hidup konsumtif perlu dikendalikan. Namun, jangan pernah menyamakan pembalut dengan barang konsumsi yang dibeli demi memenuhi keinginan. Pembalut adalah kebutuhan, bukan kemewahan.

Gratiskan pembalut. Bebaskan dari PPN.

Sudah saatnya negara melihat persoalan ini bukan semata-mata dari sudut pandang penerimaan pajak, melainkan juga dari perspektif keadilan sosial, kesehatan perempuan, dan kesetaraan gender.

Sebab, selama kebutuhan biologis perempuan masih menjadi beban ekonomi yang tidak dapat dihindari, perjuangan untuk mendapatkan keadilan akan terus relevan.

Dan jika untuk memenuhi kebutuhan menstruasi saja perempuan masih harus berhadapan dengan beban ekonomi yang seharusnya dapat diringankan, maka semangat #HidupPerempuanYangMelawan bukan sekadar slogan. Ia adalah suara perlawanan terhadap kebijakan yang belum sepenuhnya memahami kebutuhan dasar perempuan.

Karena menstruasi bukan pilihan, pembalut bukan gaya hidup, dan kebutuhan biologis perempuan bukan komoditas kemewahan.