Mengawal Bukan Berarti Menentang: Kewarganegaraan Aktif dalam Mengawasi MBG
- calendar_month 14 jam yang lalu
- print Cetak

Ilustrasi Makan Bergizi Gratis. (Foto: Dok/Ist).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Lens IDN, Kolom – Opini ini ditulis berdasarkan proyek Kewarganegaraan “Penerapan Human-Centered Design Thinking dalam Pengawasan Transparansi Badan Gizi Nasional pada Program MBG”.
Ketika seseorang mengkritik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia sering segera dicap menolak program atau tidak mendukung anak-anak. Padahal mengawal dan menentang adalah dua hal yang berbeda. Orang yang mengawal ingin program itu berhasil, dan justru karena itu ia peduli pada apa yang sebenarnya sampai ke piring anak-anak. Pandangan inilah yang kami bawa dari ruang kuliah Kewarganegaraan ke lapangan.
Warga yang aktif, bukan sekadar penonton
Dalam mata kuliah Kewarganegaraan, kami belajar bahwa warga negara yang baik bukan hanya yang patuh, tetapi juga yang terlibat. Gagasan ini sering disebut kewarganegaraan aktif (active citizenship): warga mengetahui haknya, memahami kewajibannya, dan ikut menjaga agar kebijakan publik berjalan sesuai tujuannya. Landasannya ada dalam konstitusi. UUD 1945 Pasal 28F menjamin hak memperoleh informasi, dan Pasal 28C ayat (3) menjamin hak untuk memajukan diri dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sila Kelima Pancasila menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks MBG, keadilan sosial berarti setiap anak, di sekolah mana pun dan di daerah mana pun, menerima makanan yang layak.
Program ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan anggaran yang sangat besar. Pagu BGN dalam APBN 2026 semula Rp268 triliun, menjadi Rp229,75 triliun setelah penajaman belanja, dengan Rp218,77 triliun untuk MBG, menurut data yang dipublikasikan InfoPublik. Uang sebanyak itu adalah uang rakyat. Pantas bila rakyat ikut memastikan penggunaannya.
Belajar lewat merancang
Proyek kelompok kami berawal dari pertanyaan sederhana: bagaimana mahasiswa dan orang tua bisa ikut mengawasi tanpa harus menjadi ahli? Kami memakai pendekatan Human-Centered Design Thinking yang terdiri atas lima tahap: Empathize (memahami pengguna), Define (merumuskan masalah), Ideate (mencari ide), Prototype (membuat contoh solusi), dan Test (mengujinya). Kami memulai dengan observasi dan wawancara di [ISI: lokasi], lalu menyimpulkan bahwa warga membutuhkan informasi standar menu gizi yang mudah dibaca dan saluran aduan yang aman. Hasil akhirnya adalah “Kawal BGN-MBG”, berupa poster standar menu gizi dengan QR Code menuju formulir aduan yang boleh tanpa identitas.
Proses itu mengajarkan satu hal yang tidak tertulis dalam buku: solusi yang baik lahir dari mendengarkan orang, bukan dari asumsi. Beberapa ide yang kami kira bagus ternyata kurang cocok bagi orang tua, dan hanya pengujian langsung yang memperlihatkannya. [ISI: tulis satu atau dua kalimat refleksi nyata dari pengalaman kelompok di lapangan, misalnya kesulitan yang dihadapi dan perubahan cara pandang kami.]
Mengawasi dengan tanggung jawab
Selain belajar merancang, kami belajar tentang tanggung jawab. Pengawasan yang baik tidak sama dengan menyebar tuduhan di media sosial. Laporan yang baik memuat tanggal, tempat, dan fakta, serta disampaikan melalui kanal resmi seperti BGN, LAPOR!, atau Ombudsman RI. Dengan cara itu, pihak yang diadukan memiliki ruang untuk menjelaskan, sementara pihak berwenang mendapat informasi yang dapat diperiksa. Sejumlah perwakilan Ombudsman di berbagai daerah sepanjang 2026 memang sedang memeriksa dugaan masalah dalam pelaksanaan MBG, dan mereka sendiri mengajak masyarakat serta sekolah untuk menyampaikan informasi atau pengaduan bila menemukan dugaan penyimpangan. Warga yang melapor dengan benar membantu pekerjaan itu, bukan menghambatnya.
Kami juga perlu jujur pada keterbatasan proyek. Uji coba kami berskala kecil dan dilakukan di satu lokasi, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi. Prototype ini bergantung pada koneksi internet, sehingga memerlukan kanal cadangan seperti SMS atau kotak aduan fisik. Dan ia tidak menggantikan pemeriksaan resmi. Namun semangatnya dapat ditiru siapa saja, mulai dari menanyakan menu, mengamati dengan teliti, hingga melapor dengan benar.
Pandangan lain yang patut dihormati
Tidak semua orang sependapat bahwa keterlibatan warga seluas ini selalu baik. Sebagian pihak menilai banyaknya pihak yang ikut mengawasi dapat memperlambat pelaksanaan dan membuka peluang kegaduhan, terutama bila laporan tidak akurat. Pelaksana di lapangan, yang bekerja dengan jumlah penerima sangat besar, bisa merasa dicurigai. Kekhawatiran itu perlu didengar. Karena itu mekanisme pengawasan warga sebaiknya sederhana, terarah, dan disertai verifikasi serta kesempatan klarifikasi. Pengawasan warga juga perlu dipandang sebagai pelengkap upaya pembenahan yang dilakukan BGN, bukan sebagai tuduhan bahwa semua pihak lalai.
Penutup
Program yang dibiayai uang rakyat pantas dikawal oleh rakyatnya. Mengawal bukan berarti menentang, melainkan cara kita mencintai program itu agar benar-benar mencapai tujuannya: anak-anak Indonesia yang tumbuh sehat dan adil dalam menerima haknya. Bagi kami mahasiswa, proyek ini menjadi pengingat bahwa kewarganegaraan bukan hanya materi yang dihafal untuk ujian, tetapi sikap yang dipraktikkan dalam hal-hal sederhana di sekitar kita.
Sumber data: InfoPublik, 16 September 2026, anggaran MBG; UUD 1945 Pasal 28C ayat (3) dan Pasal 28F; Ombudsman RI, pemberitaan perwakilan daerah 2026. Bagian refleksi pengalaman harus diisi dari pengalaman kelompok sendiri.
- Penulis: Sera Yuliyana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Serang.
- Editor: Devina
