PP KAMMI Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi untuk Usut Dugaan Pelanggaran Aparat dan Dalang Kerusuhan Aksi Agustus 2025

Lens IDN, Jakarta – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mendesak pemerintah untuk segera membentuk tim investigasi gabungan yang melibatkan unsur masyarakat sipil terkait kerusuhan yang terjadi dalam aksi demonstrasi pada Agustus lalu.

PP KAMMI, M. Amri Akbar, menyampaikan bahwa kerusuhan di berbagai daerah menimbulkan keprihatinan mendalam. Menurutnya, aksi demonstrasi yang seharusnya menjadi sarana demokratis untuk menyampaikan aspirasi justru berubah menjadi konflik yang mengakibatkan korban luka, kerugian materi, hingga rasa takut di tengah masyarakat.

“Kami mendesak pemerintah segera membentuk tim investigasi agar dapat terungkap siapa aktor di balik kerusuhan tersebut. Transparansi sangat penting supaya publik tidak terus dibingungkan oleh isu yang simpang siur,” tegas Amri.

KAMMI menilai pemerintah tidak boleh hanya memberi pernyataan normatif. Terlebih, Presiden Prabowo telah menyatakan adanya indikasi makar. Karena itu, investigasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan kerusuhan tidak terjadi akibat kelalaian aparat atau provokasi pihak tertentu yang menunggangi gerakan massa.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pernyataan normatif, melainkan langkah konkret. Dengan adanya indikasi makar yang disebut Presiden, maka investigasi harus dilakukan agar tidak ada lagi tuduhan yang tidak jelas,” tambah Amri.

Selain itu, KAMMI juga menyoroti lemahnya manajemen keamanan dan komunikasi politik pemerintah. Menurut mereka, negara seharusnya mampu mengelola perbedaan pendapat tanpa harus berujung pada bentrokan yang merugikan masyarakat.

“Komunikasi politik yang baik sangat penting agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, sehingga peristiwa serupa tidak terulang,” ujarnya.

PP KAMMI mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk segera:

1. Mengusut tuntas kasus tewasnya warga sipil, termasuk Affan Kurniawan.
2. Menghentikan tindakan represif aparat terhadap demonstrasi rakyat.
3. Melaksanakan reformasi sektor keamanan secara menyeluruh.
4. Mengusut kelompok atau pelaku anarkisme yang menunggangi aksi unjuk rasa.

“Negara tidak boleh kalah dengan provokator. Jika investigasi dilakukan secara terbuka dan menyeluruh, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan kembali pulih,” lanjut Amri.

PP KAMMI juga menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, baik mahasiswa, masyarakat sipil, maupun aparat, untuk menjaga kondusivitas dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memperkeruh keadaan. KAMMI meyakini bahwa dengan keberanian pemerintah mengusut kasus ini secara transparan, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan ruang demokrasi tetap terjaga.