Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Mahfud MD Minta Polemik Ijazah Jokowi Segera Diakhiri, Ingatkan Jangan Hina Sesama

Mahfud MD Minta Polemik Ijazah Jokowi Segera Diakhiri, Ingatkan Jangan Hina Sesama

  • account_circle Azkatia
  • calendar_month Sab, 30 Agu 2025

Lens IDN, Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara mengenai polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut sebaiknya segera dituntaskan melalui jalur hukum tanpa perlu disertai narasi yang bersifat merendahkan.

“Serahkan prosesnya pada hukum, apapun hasilnya. Tidak perlu ribut-ribut lagi menurut saya,” ujar Mahfud dalam pernyataannya di kanal Mahfud MD Official, Kamis (21/8/2025).

Mahfud, yang kini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar DPP Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA), menyampaikan keprihatinannya atas istilah-istilah baru yang muncul di tengah masyarakat akibat polemik ini.

Prihatin dengan Istilah yang Merendahkan

Mahfud menyoroti munculnya istilah “Termul” (Ternak Mulyono) yang ditujukan kepada pendukung Presiden Jokowi. Ia menilai sebutan tersebut tidak pantas digunakan karena merendahkan martabat manusia.

“Saya sedih dengan istilah ‘ternak’. Dalam agama, istilah itu menggambarkan manusia yang direndahkan seperti binatang. Agak keterlaluan kalau menyebut pengikut Pak Jokowi sebagai ‘ternak’. Itu tidak sehat untuk kehidupan berbangsa,” tegas Mahfud.

Ia mengingatkan kembali pada masa kampanye Pilpres 2019, ketika istilah “kampret” dan “kecebong” sempat marak digunakan oleh pendukung kubu yang berbeda. Namun setelah rival politik Jokowi, Prabowo Subianto, masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju, istilah tersebut perlahan hilang dari ruang publik.

Sayangnya, Mahfud menilai situasi kembali memanas dengan lahirnya istilah baru yang tak kalah merendahkan. “Diskusi seharusnya tidak lagi pada hal-hal yang menghinakan manusia. Jangan sampai televisi dan media dipenuhi dengan tudingan, teriakan, dan pelecehan,” ujarnya.

Tidak Ikut Campur, tapi Punya Pandangan

Meski memilih tidak terlibat langsung dalam perdebatan mengenai keaslian ijazah Jokowi, Mahfud mengaku tetap memiliki pandangan pribadi berdasarkan pengalaman hukum dan akal sehat.

“Kita sudah tahu kesimpulannya. Kalau kita punya rasionalitas, ya sudah tahu. Saya tidak mau ikut ribut-ribut,” ungkapnya.

Mahfud juga menyampaikan empatinya kepada pihak-pihak yang kini terlibat perselisihan soal isu ini, termasuk kepada Roy Suryo dan tokoh lainnya. “Saya tidak menyalahkan mereka. Saya memaklumi, tapi sebagai pendengar saya merasa lelah dengan isu ini,” tutup Mahfud.

  • Penulis: Azkatia

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tragedi Ojol Tewas Dilindas Mobil Brimob, KPD Desak Reformasi Total Polri

    Tragedi Ojol Tewas Dilindas Mobil Brimob, KPD Desak Reformasi Total Polri

    • calendar_month Jum, 29 Agu 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta – Koordinator Nasional Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD), Miftahul Arifin, menilai tragedi meninggalnya Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online (ojol) yang tewas usai dilindas mobil perintis Brimob, menjadi alarm keras bahwa reformasi Polri tidak bisa lagi ditunda. Menurut Miftah, kasus ini menunjukkan bahwa permintaan maaf semata tidak cukup. Ia mendesak agar […]

  • Komisaris Utama & Legal Public Affairs Consultant William Althur Mendukung Kepemimpinan Gubernur Jakarta Pramono Anung

    Komisaris Utama & Legal Public Affairs Consultant William Althur Mendukung Kepemimpinan Gubernur Jakarta Pramono Anung

    • calendar_month Sel, 19 Agu 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta — William Althur, Komisaris Utama sekaligus Legal Public Affairs Consultant, menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam menjalankan program pembangunan berkelanjutan serta tata kelola publik yang profesional dan transparan. Menurut William, pemerintahan yang efektif tidak hanya diukur dari pencapaian infrastruktur atau layanan publik, tetapi juga dari kualitas […]

  • demo Pati

    Demo Ribuan Warga Pati Tuntut Bupati Sudewo Mundur Usai Kenaikan PBB-P2 250%

    • calendar_month Rab, 13 Agu 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Pati – Sekitar 1.000 warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar unjuk rasa di Alun-alun Pati, 13 Agustus 2025. Mereka menuntut mundurnya Bupati Sudewo karena dinilai arogan dan memberlakukan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 %—langkah yang memicu kemarahan publik. Aksi berlangsung di depan Pendopo Kabupaten Pati sejak pagi hari. Walau sejumlah […]

  • Mahasiswa KKN Unhas

    Optimalisasi Digital Desa, Mahasiswa KKN Unhas Berdayakan Informasi dan Data Desa Melalui Visualisasi Data

    • calendar_month Kam, 14 Agu 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Luwu Utara – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hasanuddin Gelombang 114 Desa Pince Pute secara resmi telah menyerahkan hilirisasi output kegiatan KKN dari program kerja pemberdayaan informasi dan data desa melalui visualisasi data sebagai langkah awal dalam mengoptimalkan digitalisasi desa. Penyerahan output program kerja ini berlangsung pada Kamis, 14 Agustus 2025 di […]

  • Makan Bergizi Gratis

    Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis: Poros Pelajar Tekankan Aspek Keamanan, Gizi, dan Keadilan

    • calendar_month Ming, 24 Agu 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta – Sejumlah organisasi pelajar dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), dan Pelajar Islam Indonesia (PII) yang tergabung dalam Poros Pelajar menggelar dialog bertajuk “Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis: Peran Pelajar untuk Generasi Sehat dan Cerdas” di Barocks Cafe, Jakarta, Minggu (24/8). Ketua Umum PII, Abdul Qohar Ruslan, menegaskan bahwa […]

  • Abd. Wafi, S.H.

    Putusan MK soal Batas Usia Minimal Capres-Cawapres, Antara Penjaga Konstitusi dan Penentu Panggung Politik

    • calendar_month Sen, 11 Agu 2025
    • account_circle Abd. Wafi, S.H., Advokat Muda Perhimpunan Advokat Indonesia.
    • 0Komentar

    Lens IDN, Opini – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi sorotan publik setelah memutuskan untuk menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden pada angka 40 tahun. Putusan ini mengukuhkan bahwa, kecuali terdapat pengalaman sebagai kepala daerah […]

expand_less