Presiden Saksikan Penyerahan Laporan Satgas PKH 2025, Negara Selamatkan Rp6,6 Triliun dan Kuasai Kembali 4 Juta Hektare Hutan
- calendar_month Kamis, 25 Des 2025
- print Cetak
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan laporan capaian kinerja Satgas PKH. (Foto: Dok/Ist).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Lens IDN, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan laporan capaian kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan penyelamatan keuangan negara tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (24/12/2025), sebagai bagian dari penguatan penegakan hukum dan pengamanan aset negara di sektor kehutanan serta sumber daya alam.
Acara diawali dengan pemaparan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang melaporkan capaian signifikan Satgas PKH. Hingga akhir 2025, Satgas PKH berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas 4.081.560,58 hektare. Pada tahap V, pemerintah menyerahkan kembali kawasan hutan seluas 893.002,383 hektare kepada negara untuk ditata dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rincian kawasan yang dikembalikan tersebut mencakup lahan perkebunan kelapa sawit seluas 240.575,383 hektare dari 124 subjek hukum di enam provinsi. Aset ini diserahkan melalui Kementerian Keuangan, Danantara, dan selanjutnya dikelola oleh Agrinas. Selain itu, terdapat kawasan hutan konservasi seluas 688.427 hektare di sembilan provinsi yang diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pemulihan dan restorasi fungsi ekologis hutan.
Selain penguasaan kembali kawasan hutan, Satgas PKH juga mencatat capaian besar dalam penyelamatan keuangan negara. Jaksa Agung menyampaikan bahwa pada kesempatan tersebut diserahkan dana negara senilai total Rp6.625.294.190.469,74. Nilai ini berasal dari penagihan denda administratif kehutanan sebesar Rp2.344.965.750.000 dari 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang nikel, serta penyelamatan keuangan negara senilai Rp4.280.328.440.469,74 dari penanganan perkara tindak pidana korupsi, termasuk kasus fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan impor gula.
Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat, serta menekankan beratnya tantangan yang dihadapi petugas di lapangan. Kepala Negara menyoroti proses verifikasi yang kompleks, luasnya area yang ditertibkan, serta berbagai upaya perlawanan dari korporasi yang melanggar hukum. Presiden menegaskan bahwa kerja keras tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi kekayaan alam dan keuangan publik.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memperkuat penertiban kawasan hutan, penegakan hukum, dan penyelamatan keuangan negara secara berkelanjutan.
- Penulis: Azkatia
