Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kolom » Vonis untuk Sebuah Kreativitas, Kasus Amsal Sitepu dan Krisis Keadilan Substantif dalam Penegakan Tipikor

Vonis untuk Sebuah Kreativitas, Kasus Amsal Sitepu dan Krisis Keadilan Substantif dalam Penegakan Tipikor

  • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Lens IDN, Kolom – Seorang videografer duduk di kursi terdakwa atas selisih harga jasa Rp 5,9 juta per desa. Pejabat yang menyetujui dan mencairkan anggarannya menjadi saksi. Auditor yang menghitung kerugian negara tak pernah hadir di persidangan. Vonis dijadwalkan 1 April 2026 — dan apa pun hasilnya, ia akan menjadi cermin bagi sistem hukum Indonesia.

Amsal Christy Sitepu, Direktur CV Promiseland, mengajukan proposal pembuatan video profil kepada sekitar 20 desa di Kabupaten Karo dengan biaya Rp 30 juta per desa, tahun anggaran 2020–2022. Video dikerjakan, diterima, dan dibayar. Namun pada 19 November 2025, setelah dipanggil sebagai saksi, ia langsung ditetapkan tersangka di hari yang sama — tanpa pernah sekalipun diperiksa Inspektorat sebelumnya. Audit Inspektorat Karo menilai biaya seharusnya Rp 24,1 juta per proyek. Selisih itulah — kurang dari Rp 6 juta per desa — yang dikualifikasikan sebagai kerugian negara senilai total Rp 202 juta.

Dakwaan menggunakan Pasal 3 UU Tipikor yang mensyaratkan penyalahgunaan kewenangan karena jabatan. Namun Amsal bukan pejabat publik — ia penyedia jasa swasta. Dalam doktrin yang lazim, Pasal 3 diperuntukkan bagi pegawai negeri, sementara Pasal 2 untuk swasta. Meski SEMA 7/2012 membuka keduanya bagi siapapun, pertanyaan tetap relevan: apakah penyedia jasa yang menerima bayaran dari anggaran desa otomatis tunduk pada rezim jabatan dalam Pasal 3?

Hal yang lebih mendasar adalah soal mens rea. Amsal menyatakan tidak pernah berniat mencuri uang negara — dan fakta bahwa pekerjaan diselesaikan, direvisi, diterima, serta dibayar secara formal memperlemah klaim adanya niat jahat. Lebih jauh, jaksa menjadikan sikap Amsal yang “tidak mengakui perbuatan” sebagai hal yang memberatkan — sebuah konstruksi yang bermasalah, karena hak untuk tidak mengaku adalah hak konstitusional, bukan bukti kesalahan.

Soal perhitungan kerugian negara pun kritis: audit dilakukan Inspektorat Kabupaten Karo, bukan BPK atau BPKP. Yurisprudensi MA (Putusan No. 69 K/Pid.Sus/2013) menegaskan bahwa tanpa audit lembaga yang berwenang, kerugian negara tidak terbukti. Lebih parah, pihak Dinas Komdigi yang menjadi dasar perhitungan tidak pernah dihadirkan di persidangan — sehingga angka kerugian tidak bisa diuji silang oleh terdakwa. Setelah Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, kerugian negara harus bersifat nyata dan aktual. Pertanyaannya: di mana kerugian nyata itu jika produk diterima, tidak dikembalikan, dan tidak pernah dipermasalahkan desa selama bertahun-tahun?

Terakhir, tidak ada norma harga baku jasa videografi dalam pengadaan pemerintah — tidak ada e-katalog, tidak ada SBU khusus. Jika tidak ada norma yang dilanggar, sulit membuktikan unsur “melawan hukum.” Ironisnya, auditor menilai komponen konsep, editing, dan dubbing bernilai nol rupiah — justru elemen yang paling bernilai dalam industri produksi video profesional di mana pun di dunia.

Anomali yang tak terjawab: kepala desa yang menyetujui RAB, mencairkan dana, dan menerima pekerjaan hanya menjadi saksi — bukan terdakwa.

Kasus ini memperlihatkan tiga gejala sekaligus dalam politik hukum penegakan Tipikor. Pertama, over-kriminalisasi: selisih harga subyektif tanpa norma baku diperlakukan sebagai korupsi pidana, padahal lebih tepat diselesaikan secara administratif atau perdata. Ini bukan anomali — ini pola yang sudah lama diidentifikasi oleh akademisi hukum pidana Indonesia.

Kedua, paradoks prioritas: total kerugian negara seluruh perkara ini Rp 1,8 miliar, dengan satu rekanan lain menanggung Rp 1,1 miliar. Amsal yang menanggung Rp 202 juta justru paling viral. Kasus kecil lebih cepat dan mudah diproses; kasus besar butuh waktu dan sumber daya lebih besar. Hasilnya: penegakan Tipikor tampak aktif menindak yang kecil, lamban menghadapi yang besar.

Ketiga, chilling effect terhadap ekosistem Dana Desa. Jika vonis bersalah dijatuhkan tanpa standar pembuktian yang ketat, tidak ada UMKM kreatif yang akan berani bermitra dengan pemerintah desa. Kebijakan digitalisasi desa akan mandek bukan karena tidak ada anggaran, melainkan karena tidak ada mitra yang mau mengambil risiko pidana atas selisih penilaian yang bersifat subyektif.

Vonis 1 April 2026 bukan sekadar tentang nasib seorang videografer. Ia adalah tentang di mana batas korupsi sesungguhnya ditarik dalam sistem hukum Indonesia — dan apakah batas itu cukup jelas untuk melindungi siapa saja yang bermitra dengan negara. Tiga agenda reformasi mendesak: revisi Pasal 2 dan 3 UU Tipikor untuk mempertegas mens rea; pembentukan standar harga referensi jasa kreatif oleh LKPP; dan reformasi kebijakan penuntutan Kejaksaan yang membedakan sengketa harga dari korupsi berencana.

Jika hukum tidak mampu membedakan pengusaha kecil yang salah administrasi dari koruptor yang mencuri dengan sadar, maka bukan hanya Amsal yang kalah — seluruh kepercayaan publik terhadap supremasi hukum ikut terkubur bersama vonis itu.

  • Penulis: Ramadhan Iman Santoso, S. H., Pegiat di MOEDA Institute. 
  • Editor: Devina

Rekomendasi Untuk Anda

  • KKN Orda Mitra Pemda Kuningan Gelar Acara Puncak dan HUT RI ke-80 di Desa Sagaranten

    KKN Orda Mitra Pemda Kuningan Gelar Acara Puncak dan HUT RI ke-80 di Desa Sagaranten

    • calendar_month Senin, 25 Agt 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Kuningan – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Orda Mitra Pemda Kuningan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung sukses menggelar acara puncak sekaligus perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Desa Sagaranten, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, pada Sabtu (23/8/2025). Acara ini menjadi penutup rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yang telah berlangsung […]

  • 130a228c-5204-4bca-9883-43f787178aff

    Ramadhan Sorea by Lost and Found: Ruang Kolaborasi UMKM di Bulan Penuh Makna

    • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta — Lost and Found kembali menghadirkan inovasi melalui “Ramadhan Sorea by Lost and Found”, bazaar tematik Ramadhan yang berlangsung pada 23 Februari–1 Maret 2026 di Bidakara A Point. Didirikan oleh Karina Soeyono dan Catherine Claudia Oendoen, Lost and Found awalnya merupakan bisnis jasa titip kecil ke Thailand pada 2017–2018. Perjalanan tersebut berkembang […]

  • Wamenkeu Tegaskan APBN 2026 Dirancang untuk Prioritas Presiden dan Kesejahteraan Seluruh Rakyat

    Wamenkeu Tegaskan APBN 2026 Dirancang untuk Prioritas Presiden dan Kesejahteraan Seluruh Rakyat

    • calendar_month Minggu, 17 Agt 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 disusun untuk membiayai seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Menurut Suahasil, APBN tidak bisa dipandang secara terpisah antara belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melainkan […]

  • WhatsApp Image 2026-02-17 at 20.14.56

    UICI dan KSPSI Teken MoU, Perluas Akses Pendidikan Tinggi Digital bagi Pekerja Indonesia

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta – Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) resmi menjalin nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Rektor UICI, Prof. Asep Saefuddin, dan Ketua Umum KSPSI, Moh Jumhur Hidayat, pada penutupan Rakornas II dan Rakernas IV KSPSI di Hotel Sultan, Jumat […]

  • 13921

    Pentas Sastra 2025: Badan Bahasa Hidupkan Semangat Literasi dan Kebangsaan Lewat “Sastra Bersuara, Bahasa Berdaya”

    • calendar_month Senin, 20 Okt 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta — Dalam semangat memperingati Bulan Bahasa dan Sastra 2025, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggelar perayaan kreatif bertajuk Pentas Sastra di Badan Bahasa Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung pada 13–17 Oktober 2025 di Panggung Terbuka W.S. Rendra, Kantor Badan Bahasa, Rawamangun, Jakarta Timur ini […]

  • WhatsApp Image 2026-02-16 at 18.09.47

    DPRD Kota Sukabumi Apresiasi Razia Miras Satpol PP Jelang Ramadan 2026, Dorong Penegakan Perda Secara Konsisten

    • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Sukabumi — Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi NasDem, Taufik Muhammad Guntur, menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menggandeng unsur TNI dan Polri dalam menggelar razia minuman keras (miras) menjelang Ramadan 2026. Menurut Taufik, operasi gabungan tersebut mencerminkan kehadiran negara dalam menjamin ketertiban umum […]

expand_less