HMI Gelar Aksi Jilid II dan Dirikan Tenda, Desak Kejati Banten Usut Dugaan Korupsi

Lens IDN, Serang – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang kembali turun ke jalan dalam aksi bertajuk “Seruan Aksi Jilid II” untuk menekan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten agar segera menindaklanjuti berbagai dugaan korupsi yang mencuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Aksi tersebut berlangsung di depan kantor Kejati Banten, diwarnai orasi, pemasangan tenda, serta komitmen untuk terus berjuang hingga penegakan hukum benar-benar dijalankan secara transparan.

Tuntutan Tegas: Kejati Harus Bergerak Cepat

Koordinator Lapangan, Dian Ardiansyah, menegaskan bahwa Kejati Banten tidak boleh menunggu tekanan publik untuk bertindak. Menurutnya, penegakan hukum yang lamban sama saja dengan mengkhianati amanat konstitusi dan membiarkan kerugian negara terus terjadi.

“Kami datang bukan untuk membuat kericuhan, tapi untuk mengingatkan. Diam di tengah maraknya dugaan korupsi adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Ini waktunya Kejati Banten menunjukkan keberpihakan pada masyarakat, bukan pada kekuasaan,” ujar Dian lantang.

Empat Kasus Besar yang Disorot HMI

Dalam aksinya, HMI menuntut Kejati Banten segera mengusut empat kasus besar yang dianggap telah lama mandek tanpa kepastian hukum, yaitu:

1. Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Sport Center
   Kerugian negara ditaksir mencapai Rp86 miliar. HMI menduga terjadi rekayasa harga lahan yang menguntungkan pihak tertentu dan mendesak Kejati membongkar seluruh alurnya.
2. Dugaan Penyelewengan Dana BOSDA 2024
   Dana sebesar Rp54,7 miliar yang seharusnya untuk SMK/SMA/SKH swasta diduga diselewengkan. HMI meminta Kejati memanggil pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten secara terbuka.
3. Dugaan Korupsi Anggaran Makanan dan Minuman RS Labuan & RS Cilograng
   Meskipun kedua rumah sakit belum beroperasi, anggaran konsumsi diduga sudah dihabiskan. HMI mendesak audit transparan dan publikasi hasil pemeriksaan.
4. Dugaan Monopoli Bantuan Pertanian
   Bantuan yang seharusnya untuk petani kecil justru diduga dikuasai kelompok tertentu. HMI meminta Kejati menghentikan praktik ini demi keadilan distribusi.

Ketua Umum HMI: Kami Tidak Akan Diam

Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, Moh Ilham, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus-kasus tersebut.

“Kami tidak akan berdiam diri melihat maraknya dugaan korupsi di Provinsi Banten. Kejati harus segera bertindak untuk menegakkan hukum secara adil dan transparan,” tegasnya.

Camping Keadilan: Simbol Perjuangan

Sebagai bentuk komitmen, HMI mendirikan tenda di kawasan KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) yang mereka sebut “Camping Keadilan”. Tenda ini menjadi simbol penjagaan moral dan perlawanan damai terhadap praktik pemerintahan yang mereka nilai tidak berpihak pada rakyat.

Aksi ini akan terus berlanjut hingga Kejati Banten menunjukkan langkah nyata dalam mengusut tuntas kasus-kasus dugaan korupsi yang telah lama menjadi sorotan publik.