Mendagri Tito Karnavian Dorong Integrasi E-Government untuk Percepat Penyaluran Bansos Tepat Sasaran di Biak Numfor

Lens IDN, Papua — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat akurasi data sekaligus memastikan bantuan sosial (bansos) disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.

Dorongan tersebut disampaikan Tito Karnavian saat memberikan pengarahan kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Gedung Negara BN1, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (31/7/2026).

Menurut Mendagri, integrasi sistem pemerintahan dengan data kependudukan berbasis biometrik dapat membantu pemerintah melakukan identifikasi penerima bantuan secara lebih akurat. Teknologi tersebut memungkinkan data kependudukan dipadankan dengan data dari berbagai kementerian dan lembaga.

“Dengan sistem itu bisa membaca tepat, lebih tepat, lebih akurat ya siapa saja yang layak menerima bansos dan siapa yang tidak,” ujar Tito.

Integrasi Data Kependudukan Jadi Kunci Bansos Tepat Sasaran

Tito menjelaskan, salah satu fokus utama dalam proses pemutakhiran data adalah masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Kelompok tersebut menjadi bagian penting dalam sasaran berbagai program perlindungan sosial pemerintah.

Menurutnya, penggunaan teknologi dan integrasi data antarlembaga diperlukan untuk memperbaiki kualitas data penerima bantuan. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat mengurangi risiko kesalahan sasaran dalam penyaluran bansos.

Pemutakhiran data juga menjadi penting karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, data penerima bantuan harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan.

Mendagri mengungkapkan, pemerintah sebelumnya telah melakukan uji coba pemadanan data berbasis biometrik milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri di Kabupaten Banyuwangi.

Hasil validasi tersebut menunjukkan masih terdapat data penerima bantuan sosial yang perlu diperbaiki karena tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual masyarakat.

Temuan tersebut menjadi gambaran bahwa integrasi data kependudukan dan pemanfaatan teknologi digital sangat diperlukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan pemerintah.

Biak Numfor Jadi Salah Satu Prioritas Implementasi E-Government

Dalam kesempatan tersebut, Tito menyampaikan bahwa Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu daerah prioritas dalam perluasan implementasi e-government, khususnya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Tito, pemerintah pusat menargetkan adanya penambahan daerah yang menerapkan sistem tersebut sebelum 17 Agustus.

“Nah, sebelum tanggal 17 Agustus, Pak Presiden meminta kalau bisa tambah 100 lagi. Khusus di Papua salah satunya adalah Biak,” ungkapnya.

Percepatan penerapan e-government di daerah diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, tetapi juga memperkuat koordinasi dan integrasi data yang digunakan dalam berbagai program pemerintah.

OPD dan Aparat Kampung Diminta Terlibat

Mendagri juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), aparat kampung, hingga petugas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk ikut mendukung proses pemutakhiran data.

Keterlibatan unsur pemerintahan hingga tingkat kampung dinilai penting karena mereka memiliki peran langsung dalam membantu memastikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program pemerintah.

Tim teknis yang bertugas melakukan pemutakhiran data di lapangan juga membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat agar proses validasi dapat berjalan optimal.

Dengan adanya data yang lebih akurat, pemerintah diharapkan dapat memastikan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Biak Numfor benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.

“Sehingga kita harapkan di Biak nanti penerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemberian bantuan dari pemerintah provinsi ataupun kabupaten itu betul-betul orang yang berhak, yang tepat sasaran,” pungkas Tito.

Sejumlah Pejabat Hadir

Kegiatan pengarahan tersebut turut dihadiri Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra, Ketua DPRD Biak Numfor Daniel Rumanasen, Wakil Ketua I DPRD Biak Numfor Noak Krey, serta Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Zacharias L. Mailoa.

Hadir pula Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri Muhammad Nuh Al Azhar dan para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Percepatan integrasi SPBE, data kependudukan berbasis biometrik, dan pemutakhiran data sosial diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan penyaluran bansos yang lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran di Biak Numfor.