Mahasiswa Maluku Utara di Yogyakarta Soroti Ketimpangan Pusat-Daerah, Wacanakan Federalisme

Lens IDN, Yogyakarta — Keresahan terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan keadilan mendorong mahasiswa asal Maluku Utara di Yogyakarta menggelar forum diskusi terbuka. Forum bertajuk “Menuju Negara Federal atau Tetap Dijajah Sentralistik” tersebut berlangsung pada Sabtu, 22 Agustus 2026.

Forum yang diikuti kalangan intelektual muda Maluku Utara itu menjadi ruang untuk membicarakan berbagai persoalan pembangunan, distribusi sumber daya, hingga posisi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Mahasiswa menegaskan bahwa gagasan yang dibahas dalam forum bukan merupakan ajakan untuk memisahkan Maluku Utara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, wacana tersebut disebut sebagai bentuk kritik dan evaluasi terhadap pola hubungan pusat dan daerah yang selama ini dianggap belum memberikan manfaat pembangunan secara proporsional.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah pengelolaan sumber daya alam Maluku Utara. Daerah tersebut dinilai memiliki kekayaan alam strategis, tetapi manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat lokal masih dianggap belum sebanding dengan besarnya eksploitasi sumber daya.

Maluku Utara bahkan digambarkan sebagai daerah yang lebih banyak berperan sebagai pemasok kebutuhan sumber daya nasional dibandingkan sebagai mitra pembangunan yang memiliki posisi tawar setara.

Federalisme Jadi Bahan Diskusi

Koordinator Forum, Abdul Haris Nepe, mengatakan pihaknya sedang menyiapkan kajian yang membahas persoalan Maluku Utara dari berbagai perspektif.

Kajian tersebut akan mencakup sejarah hubungan pusat dan daerah, kondisi ketimpangan pembangunan saat ini, persoalan lingkungan, hingga proyeksi posisi politik dan ekonomi Maluku Utara pada masa mendatang.

“Hasil kajian ini akan kami rumuskan menjadi naskah konsensus politik anak muda Maluku Utara. Dokumen ini menjadi ikhtiar politik bersama yang akan diperjuangkan lintas generasi tanpa kompromi,” ujar Abdul Haris.

Menurutnya, gagasan federalisme maupun referendum yang muncul dalam forum tidak serta-merta menjadi keputusan politik. Keduanya ditempatkan sebagai bahan diskursus untuk menguji sejauh mana sistem pemerintahan yang berjalan mampu menjawab persoalan ketimpangan daerah.

Kritik Juga Ditujukan kepada Elite Lokal

Mahasiswa juga menyampaikan kritik kepada elite politik di Maluku Utara. Mereka meminta persoalan ketimpangan pembangunan tidak hanya dibicarakan ketika muncul momentum politik.

Abdul Haris mengajak para elite lokal membuka ruang dialog bersama mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil untuk membicarakan arah pembangunan Maluku Utara.

“Kami mendesak elite lokal untuk tidak bersikap setengah hati dalam memperjuangkan hak rakyat, sekaligus mengajak mereka membuka ruang dialog bersama mahasiswa, khususnya yang berada di Yogyakarta untuk bersama-sama merumuskan arah masa depan Maluku Utara,” katanya.

Forum tersebut pada akhirnya diharapkan menjadi ruang intelektual bagi generasi muda Maluku Utara untuk mengkaji kembali hubungan daerah dengan pemerintah pusat sekaligus merumuskan gagasan pembangunan yang lebih berkeadilan.