Stok Beras Bulog 4,5 Juta Ton, Mentan Amran Pastikan Pasokan Aman hingga 2027

Lens IDN, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan beras nasional dalam kondisi aman menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kepastian tersebut didukung cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang mencapai sekitar 4,5 juta ton, serta produksi dalam negeri yang masih berlanjut.

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga produksi pertanian di tengah ancaman fenomena El Niño yang berpotensi memengaruhi ketersediaan air dan hasil panen.

Keterangan tersebut disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Amran menyebut Indonesia mempertahankan swasembada beras selama dua tahun pemerintahan tanpa melakukan impor beras. Menurutnya, kondisi stok saat ini menjadi modal penting untuk menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.

“Pangan kita, khususnya beras yang menjadi pangan strategis, selama dua tahun pemerintahan saat ini swasembada berkelanjutan. Tahun lalu tidak impor, tahun ini juga tidak impor. Insyaallah stok kita aman, aman sampai bulan Juli. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah saat ini,” kata Amran.

Stok Beras Bulog 4,5 Juta Ton, Produksi Dalam Negeri Terus Berjalan

Amran menjelaskan bahwa cadangan beras di Bulog merupakan salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional. Selain stok pemerintah, ketersediaan beras juga didukung produksi yang masih berada di lahan atau standing crop, serta persediaan yang beredar di masyarakat.

Pemerintah turut memperhitungkan ketersediaan beras di sektor hotel, restoran, dan katering (horeka) dalam gambaran pasokan nasional yang disampaikan tersebut.

Berdasarkan data yang dipaparkan Amran, total ketersediaan beras dari berbagai sumber diperkirakan mencapai sekitar 25 juta ton. Sementara itu, kebutuhan beras nasional disebut berada di kisaran 2,5 juta ton per bulan.

“Standing crop kita itu 10 juta ton. Kemudian horeka itu 10 juta ton. Di Bulog 4,5 juta ton, total sekitar 25 juta ton. Kebutuhan per bulan 2,5 juta ton. Kalau 25 juta ton dibagi kebutuhan 2,5 juta per bulan, berarti itu bisa untuk 10 bulan ke depan. Artinya sampai bulan Juli-Agustus aman,” terangnya.

Perhitungan tersebut menjadi dasar optimisme pemerintah dalam menjaga pasokan beras untuk beberapa bulan ke depan, termasuk menghadapi peningkatan kebutuhan menjelang akhir tahun.

Namun, angka tersebut merupakan estimasi ketersediaan berdasarkan komponen yang disampaikan Menteri Pertanian. Realisasi produksi, distribusi, kualitas stok, serta perubahan kebutuhan masyarakat tetap menjadi faktor yang perlu dipantau.

Antisipasi El Niño, Pemerintah Perkuat Pompanisasi dan Irigasi

Selain menjaga cadangan beras, pemerintah menyiapkan strategi untuk mempertahankan produksi pertanian di tengah potensi El Niño. Fenomena iklim tersebut dapat mengurangi curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah sentra produksi padi.

Langkah antisipasi yang disiapkan meliputi pompanisasi, optimalisasi lahan, perbaikan jaringan irigasi, serta penggunaan benih yang lebih tahan terhadap kondisi kekeringan.

Amran menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko gangguan produksi dan menjaga keberlanjutan pasokan beras dari dalam negeri.

“Jadi, El Niño tidak perlu mengkhawatirkan karena kita sudah mengantisipasi sebelumnya. Dengan pompanisasi, oplah, irigasi kita perbaiki, kemudian benih tahan kekeringan,” ungkap Amran.

Pompanisasi membantu petani memperoleh pasokan air ketika sumber air alami terbatas. Sementara itu, perbaikan irigasi dan optimalisasi lahan diharapkan dapat mendukung kegiatan tanam serta meningkatkan peluang keberhasilan panen.

Penggunaan benih yang sesuai dengan kondisi lingkungan juga menjadi bagian penting dari adaptasi pertanian terhadap perubahan cuaca.

Meski demikian, efektivitas langkah tersebut tetap bergantung pada kondisi wilayah, ketersediaan sumber air, kesiapan infrastruktur, dan pelaksanaan di lapangan.

Pasokan Beras Nataru Dijaga Melalui Produksi dan Cadangan Pemerintah

Menjelang Natal dan Tahun Baru, kepastian pasokan beras menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan. Ketersediaan stok yang memadai diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama periode libur akhir tahun.

Pemerintah mengandalkan kombinasi cadangan beras pemerintah, produksi dalam negeri, serta distribusi yang berjalan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Selain kuantitas stok, kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga juga menjadi aspek penting. Pasokan yang tersedia secara nasional perlu didukung penyaluran yang merata agar masyarakat di berbagai daerah dapat mengakses beras sesuai kebutuhan.

Karena itu, pemantauan stok dan perkembangan harga di tingkat daerah tetap diperlukan untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi maupun perubahan kondisi pasar.

Swasembada Beras Jadi Fokus Ketahanan Pangan Nasional

Keberlanjutan produksi dalam negeri menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor, pemerintah berupaya memperkuat kemampuan nasional dalam memenuhi kebutuhan beras masyarakat.

Kementerian Pertanian menyatakan akan terus mendorong produksi domestik sekaligus memperkuat langkah mitigasi risiko iklim. Strategi tersebut mencakup pengelolaan air, perbaikan infrastruktur pertanian, optimalisasi lahan, dan pemanfaatan benih yang sesuai dengan kondisi lingkungan.

Stok beras Bulog sekitar 4,5 juta ton menjadi salah satu penyangga pasokan nasional, sementara keberlanjutan produksi diperlukan untuk memastikan ketersediaan beras tidak hanya bergantung pada cadangan yang sudah ada.

Dengan penguatan produksi dan pengelolaan stok, pemerintah menargetkan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi menjelang Nataru dan pada periode berikutnya.

Meski prospek pasokan yang disampaikan pemerintah tergolong optimistis, perkembangan produksi, kondisi cuaca, distribusi, dan harga beras tetap perlu dipantau secara berkala untuk memastikan ketahanan pangan nasional terjaga.