Evaluasi Dua Tahun Prabowo-Gibran, PC PMII DIY Sampaikan 10 Tuntutan Kritis

Lens IDN, Yogyakarta – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PC PMII DIY) menyampaikan sikap kritis terhadap berbagai persoalan kebangsaan dalam momentum evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Melalui aksi massa, PC PMII DIY menyuarakan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan demokrasi, penegakan hukum, keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat.

Dalam pernyataan sikapnya, organisasi mahasiswa tersebut menilai berbagai persoalan kebangsaan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Isu yang disoroti meliputi kebijakan pembangunan yang berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kerusakan lingkungan, hingga tindakan represif aparat di ruang sipil.

PC PMII DIY menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan konstitusi dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Menurut mereka, pembangunan nasional semestinya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak warga, pemerataan kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan.

Sepuluh Tuntutan PC PMII DIY

Dalam aksi tersebut, PC PMII DIY menyampaikan sepuluh tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merugikan masyarakat, memicu konflik agraria, atau menyebabkan kerusakan lingkungan. Kedua, memberantas praktik KKN dan menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu.

Ketiga, menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Keempat, menghentikan pengrusakan dan perampasan ruang hidup rakyat serta melindungi hak masyarakat atas tanah dan sumber penghidupan.

Kelima, menegakkan supremasi sipil dan mengembalikan militer pada fungsi pertahanan negara sesuai ketentuan hukum. Keenam, melaksanakan reformasi menyeluruh terhadap birokrasi Polri agar semakin profesional, transparan, dan akuntabel.

Ketujuh, mewujudkan pendidikan gratis serta pelayanan dasar yang berkualitas. Kedelapan, menghentikan tindakan represif, intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai.

Kesembilan, mewujudkan keadilan ekonomi sekaligus menghentikan praktik politik yang dinilai menguntungkan oligarki. Kesepuluh, mewujudkan otonomi desa agar masyarakat memiliki ruang lebih luas dalam menentukan arah pembangunan dan mengelola potensi lokal.

Mahasiswa Dorong Pemerintah Berpihak kepada Rakyat

PC PMII DIY menilai sepuluh tuntutan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Mereka menekankan bahwa demokrasi tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai proses pemilihan umum, tetapi juga harus tercermin melalui perlindungan kebebasan berpendapat, penghormatan hak asasi manusia, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

Sikap kritis mahasiswa, menurut PC PMII DIY, bukan bentuk permusuhan terhadap negara. Sebaliknya, kritik dipandang sebagai bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan kekuasaan tetap sesuai dengan konstitusi dan cita-cita kemerdekaan.

Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis terhadap masyarakat, khususnya kelompok yang rentan terdampak.

Melalui pernyataan sikap tersebut, PC PMII DIY menyerukan agar pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat dan mengevaluasi kebijakan yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Mereka menegaskan bahwa gerakan mahasiswa akan terus menjalankan peran kritisnya dalam mengawal demokrasi dan memperjuangkan kepentingan publik.

Sumber: Pernyataan sikap PC PMII DIY mengenai evaluasi dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Tanggal aksi dan keterangan resmi penyelenggara perlu ditambahkan setelah dikonfirmasi.