Gelombang Demonstrasi di DPR RI: Nama Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio Disorot Publik

Lens IDN, Jakarta – Aksi demonstrasi besar di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, kembali memanas pada Sabtu (30/8/2025). Gelombang protes yang sudah berlangsung sejak awal pekan dipicu oleh kematian tragis seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), yang meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi pada Kamis (28/8). Kemarahan massa tidak hanya ditujukan pada aparat, tetapi juga mengarah pada sejumlah anggota DPR RI yang dianggap menyulut keresahan publik. Tiga nama yang paling banyak disebut massa adalah Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio.

Ahmad Sahroni: Pernyataan “Orang Tolol” Berbuah Mutasi

Politisi NasDem, Ahmad Sahroni, menjadi sasaran kritik keras usai ucapannya di Medan pada 22 Agustus 2025. Dalam kunjungan kerjanya, ia menyebut masyarakat yang menyerukan pembubaran DPR sebagai “orang tolol sedunia”. Ucapan tersebut langsung memicu amarah publik dan viral di media sosial.

Meski Sahroni sudah menyampaikan permintaan maaf, imbas politik tetap menghantamnya. Pada 29 Agustus 2025, ia resmi dicopot dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dan dipindahkan menjadi anggota biasa di Komisi I DPR. Pihak Fraksi NasDem menegaskan bahwa mutasi ini merupakan keputusan internal partai, namun publik menilainya sebagai bentuk tekanan dari gelombang kritik.

Kabar terbaru bahkan menyebutkan bahwa Sahroni sedang berada di Singapura saat demonstrasi berlangsung, memunculkan spekulasi bahwa ia sengaja menghindar dari situasi panas di Jakarta.

Nafa Urbach: Tunjangan Rumah Rp50 Juta yang Tuai Kecaman

Nama Nafa Urbach, anggota DPR dari Fraksi NasDem, juga masuk dalam sorotan publik. Kritik tajam bermula dari pernyataannya yang mendukung tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR. Ia beralasan bahwa banyak legislator berasal dari luar Jakarta dan memerlukan tempat tinggal dekat Senayan agar dapat bekerja optimal.

Namun, pembelaan Nafa dianggap tidak peka, terutama ketika ia menyinggung pengalamannya menghadapi kemacetan dari Bintaro ke Senayan. Gelombang kritik pun tak terelakkan. Pada 22 Agustus 2025, ia akhirnya meminta maaf lewat unggahan Instagram Story, menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menyakiti perasaan rakyat.

Eko Patrio: Joget Viral di Tengah Gelombang Kritik

Politisi PAN, Eko Patrio, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, juga menjadi bahan kecaman setelah videonya berjoget dengan musik “sound horeg” saat Sidang Tahunan MPR 2025 tersebar luas di media sosial. Tindakannya dianggap tidak etis, terutama di tengah kekecewaan masyarakat terhadap DPR dan isu kenaikan tunjangan.

Saat demonstrasi berlangsung, nama Eko Patrio turut diteriakkan massa bersama Sahroni dan Uya Kuya. Mereka menuntut ketiga figur publik itu hadir langsung di depan Gedung DPR. Informasi beredar bahwa Eko berada di China untuk urusan pribadi, yang semakin memperkuat tuduhan bahwa ia menghindari gelombang protes.

Tuntutan Rakyat: Dari RUU Perampasan Aset hingga Janji Puan

Gelombang demonstrasi sejak 25 Agustus 2025 tidak hanya berkutat pada insiden Affan Kurniawan, tetapi juga terkait kekecewaan mendalam terhadap kinerja DPR. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan DPR agar segera memenuhi tuntutan rakyat, di antaranya:

• Mencopot anggota DPR yang menimbulkan keresahan publik.
• Membatalkan rancangan KUHAP yang dinilai bermasalah.
• Menghentikan proyek-proyek yang dianggap merusak lingkungan.
• Segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.

Massa juga menyinggung janji Ketua DPR RI Puan Maharani yang pernah menyatakan “DPR akan terbuka bagi rakyat.” Menurut para demonstran, hingga kini janji tersebut masih sebatas retorika tanpa realisasi nyata.

Ketegangan Rakyat vs Wakil Rakyat

Situasi politik di Senayan menunjukkan jurang yang semakin lebar antara aspirasi rakyat dan sikap para wakilnya. Nama-nama seperti Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio kini menjadi simbol dari krisis kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI.

Gelombang demonstrasi yang terus membesar memperlihatkan bahwa masyarakat tidak lagi sekadar menuntut permintaan maaf, melainkan perubahan konkret dalam sikap dan kebijakan lembaga legislatif.