Mendagri Tito dan Menkeu Suahasil Pastikan Anggaran Pemulihan Pascabencana Sumatera hingga 2028

Lens IDN, Jakarta – Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di wilayah Sumatera terus dipersiapkan hingga 2028. Kepastian tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Selain membahas anggaran pemulihan pascabencana, pertemuan tersebut menyoroti kondisi keuangan pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah serta rencana pemberian insentif fiskal bagi daerah berprestasi.

Tito Karnavian, yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, mengatakan pembiayaan program pemulihan untuk 2027 menjadi salah satu agenda utama pembahasan.

Sesuai dokumen rencana induk, program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera direncanakan berlangsung selama tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028. Karena itu, koordinasi antara Kemendagri dan Kementerian Keuangan diperlukan agar kebutuhan anggaran pada setiap tahapan dapat dipersiapkan secara berkelanjutan.

“Kita sudah melakukan diskusi itu dengan Bapak Menteri Keuangan, alhamdulillah, insyaallah anggarannya tersedia,” ujar Tito seusai pertemuan.

Pemerintah Siapkan Anggaran Rehab-Rekon Sumatera 2027

Kepastian pembiayaan pada 2027 menjadi perhatian pemerintah agar proses pemulihan tidak terhambat ketika memasuki tahun anggaran berikutnya. Program tersebut membutuhkan kesinambungan pendanaan sehingga pekerjaan yang telah direncanakan dapat diselesaikan sesuai target.

Menkeu Suahasil Nazara menegaskan, seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dianggarkan pada 2026 harus dituntaskan. Pemerintah juga mulai mempersiapkan dukungan pembiayaan untuk kebutuhan lanjutan pada 2027 dan 2028.

“Yang dianggarkan dan direncanakan tahun 2026, ini harus diselesaikan semuanya. Setelah itu kita juga membicarakan untuk 2027,” jelas Suahasil.

Menurut Suahasil, koordinasi pendanaan perlu dilakukan sejak awal agar pelaksanaan program pemulihan berjalan sesuai dokumen rencana induk. Pemerintah ingin memastikan setiap pekerjaan yang telah direncanakan memiliki dukungan anggaran yang memadai.

Ia juga menekankan bahwa penyelesaian program harus menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penanganan pascabencana.

“Tidak boleh ada pekerjaan yang menggantung atau nanti malah tidak selesai,” tegasnya.

Dengan koordinasi lintas kementerian tersebut, pemerintah berupaya menjaga kesinambungan program rehabilitasi dan rekonstruksi agar proses pemulihan dapat berjalan secara terarah.

Kemendagri dan Kemenkeu Cari Solusi untuk Daerah Berkapasitas Fiskal Rendah

Selain anggaran pemulihan pascabencana Sumatera, Tito dan Suahasil membahas persoalan fiskal yang dihadapi sejumlah pemerintah daerah.

Daerah dengan kapasitas fiskal rendah dinilai membutuhkan perhatian khusus, terutama ketika sebagian besar anggaran daerah terserap untuk membiayai belanja pegawai. Kondisi tersebut dapat mempersempit ruang fiskal untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Tito menyebutkan, Kemendagri dan Kementerian Keuangan berencana membentuk tim teknis untuk mengidentifikasi persoalan serta merumuskan alternatif solusi bagi daerah yang menghadapi keterbatasan anggaran.

Pembahasan secara teknis akan difokuskan, antara lain, pada daerah yang porsi belanja pegawainya mencapai lebih dari 40 hingga 50 persen dari anggaran yang tersedia.

“Terutama yang pembiayaan belanja pegawainya di atas 40-50 persen, meskipun program pemerintah pusat sangat banyak sekali sebetulnya,” terang Tito.

Melalui tim teknis tersebut, kedua kementerian diharapkan dapat memetakan kondisi keuangan daerah secara lebih terperinci. Hasil pemetaan dapat menjadi bahan untuk menyusun langkah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Upaya ini juga penting untuk menjaga agar pemerintah daerah tetap memiliki ruang anggaran yang cukup dalam menjalankan prioritas pembangunan dan pelayanan publik.

Insentif Fiskal untuk Daerah Berprestasi

Pertemuan kedua menteri turut membahas pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi berdasarkan sejumlah kategori penilaian.

Pemberian insentif tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah terhadap daerah yang mampu mencapai kinerja sesuai indikator yang ditetapkan. Selain memberikan penghargaan, kebijakan ini diharapkan mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas tata kelola dan pelaksanaan program pembangunan.

Tito menilai bantuan pemerintah bagi daerah berprestasi dapat membangun iklim kompetitif yang sehat antarkepala daerah. Dengan adanya penilaian dan penghargaan, pemerintah daerah diharapkan semakin terdorong untuk meningkatkan kinerja serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Meski demikian, pelaksanaan kebijakan insentif fiskal tetap perlu mengacu pada kriteria dan mekanisme yang berlaku agar pemberiannya tepat sasaran.

Sinergi Anggaran Pusat dan Daerah Jadi Kunci Pemulihan

Pembahasan anggaran pascabencana, keterbatasan fiskal daerah, dan insentif bagi daerah berprestasi menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara.

Untuk penanganan pascabencana Sumatera, kesinambungan anggaran hingga 2028 menjadi salah satu faktor penting agar program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terhenti di tengah pelaksanaan.

Di sisi lain, daerah dengan ruang fiskal terbatas membutuhkan solusi yang sesuai dengan kondisi keuangannya agar tetap mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal.

Karena itu, koordinasi Kemendagri dan Kementerian Keuangan diharapkan tidak hanya menghasilkan perencanaan anggaran yang memadai, tetapi juga memastikan pelaksanaannya berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah kini menghadapi dua kebutuhan yang sama pentingnya, yakni memastikan pemulihan wilayah terdampak bencana berjalan sesuai rencana serta menjaga kemampuan fiskal daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dengan perencanaan yang matang, pengawasan pelaksanaan, dan sinergi antarlembaga, program pemulihan pascabencana Sumatera diharapkan dapat diselesaikan secara berkelanjutan hingga 2028.