Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pendidikan » Magang KKP di Pengadilan Tipikor Surabaya, Mahasiswa Untag Perdalam Praktik Hukum Pidana Korupsi

Magang KKP di Pengadilan Tipikor Surabaya, Mahasiswa Untag Perdalam Praktik Hukum Pidana Korupsi

  • account_circle Azkatia
  • calendar_month 8 jam yang lalu

Lens IDN, Surabaya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya mengikuti program Kuliah Kerja Praktik (KKP) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Program magang ini menjadi sarana pembelajaran langsung bagi mahasiswa untuk memahami proses penanganan perkara korupsi secara nyata, sekaligus memperkuat wawasan hukum pidana khusus di luar bangku perkuliahan.

Program KKP merupakan bagian dari kurikulum akademik Fakultas Hukum Untag Surabaya yang bertujuan menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan. Pengadilan Tipikor Surabaya dipilih sebagai lokasi magang karena perannya yang strategis dalam memeriksa dan memutus perkara korupsi di wilayah Jawa Timur di bawah naungan Pengadilan Negeri Surabaya.

Belajar Langsung dari Proses Peradilan Tipikor

Selama menjalani magang, mahasiswa tidak hanya mengamati jalannya persidangan, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai kegiatan administratif peradilan. Aktivitas tersebut meliputi penginputan data perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pengelolaan dan pengurutan berkas perkara, hingga membantu proses pengiriman dokumen banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Salah satu mahasiswa magang, Rizky Viola Agustin, mengungkapkan bahwa pengalaman magang di Pengadilan Tipikor Surabaya memberikan pemahaman baru yang sebelumnya tidak didapatkan di ruang kelas.

“Pengalaman magang di Pengadilan Tipikor Surabaya sangat bermanfaat. Saya yang awalnya tidak memahami proses penginputan perkara di SIPP, kini menjadi lebih paham. Selain itu, saya juga belajar mengurutkan berkas dengan benar, memahami praktik persidangan secara langsung, serta mengetahui proses pembuatan relaas banding dan kasasi oleh jurusita,” ujarnya.

Mahasiswa juga mendapat bimbingan langsung dari aparatur pengadilan, termasuk panitera muda Tipikor, yang memberikan arahan terkait administrasi perkara dan alur persidangan tindak pidana korupsi.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 22.22.23

 Rizky Viola Agustin, Mahasiswi UNTAG di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Foto: Dok/Ist).

Memahami Hukum Pidana Korupsi Secara Komprehensif

Melalui program magang ini, mahasiswa Fakultas Hukum Untag Surabaya memperoleh pemahaman mendalam mengenai tindak pidana korupsi, mulai dari tahap pemeriksaan, pembuktian, hingga pembacaan putusan. Pengadilan Tipikor Surabaya sendiri menangani berbagai perkara korupsi yang melibatkan penyelenggara negara maupun pihak swasta yang merugikan keuangan negara.

Mahasiswa juga mempelajari secara langsung penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, termasuk bentuk-bentuk korupsi seperti suap, gratifikasi, dan penggelapan dalam jabatan.

Pengalaman tersebut menumbuhkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya integritas, profesionalitas, serta peran hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Luaran Akademik dan Penguatan Kompetensi Mahasiswa

Hasil dari kegiatan magang ini dituangkan dalam laporan KKP yang menjadi bagian dari penilaian akademik dan dipresentasikan di hadapan dosen penguji. Selain meningkatkan pemahaman substantif hukum pidana korupsi, mahasiswa juga memperoleh berbagai soft skill, seperti etika profesional, manajemen arsip perkara, serta kemampuan beradaptasi di lingkungan lembaga peradilan.

Pelaksanaan KKP ini sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang mendorong mahasiswa untuk memiliki pengalaman praktis sebagai bekal memasuki dunia kerja, khususnya di bidang hukum.

Melalui magang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Fakultas Hukum Untag Surabaya menegaskan komitmennya dalam mencetak calon sarjana hukum yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan praktik hukum di dunia nyata.

  • Penulis: Azkatia
Tags

Rekomendasi Untuk Anda

  • IMG_20251205_135914

    Polemik “Taubat” Cak Imin dan Bahlil Warnai Hiruk Pikuk Politik di Tengah Bencana

    • calendar_month Sen, 8 Des 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta— Di saat pemerintah dan masyarakat tengah fokus pada penanganan berbagai bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, jagat politik nasional justru diwarnai polemik antara dua tokoh penting partai politik, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Polemik tersebut […]

  • 598835368_698849756638262_566301399307137889_n

    Manchester United Tegaskan Diogo Dalot Tidak Dijual, Bek Portugal Diprediksi Jadi Rebutan Klub Eropa

    • calendar_month Sab, 13 Des 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta — Manchester United menegaskan tidak memiliki rencana untuk melepas Diogo Dalot pada bursa transfer mendatang. Kendati demikian, manajemen klub menilai bek asal Portugal tersebut akan menjadi salah satu pemain yang paling diminati di pasar transfer, seiring performanya yang stabil dan konsistensinya sepanjang musim. Sejumlah faktor dinilai membuat Dalot memiliki nilai jual tinggi. […]

  • Menkeu Purbaya Diminta Perhatikan Nasib Pengusaha Rokok Madura

    Menkeu Purbaya Diminta Perhatikan Nasib Pengusaha Rokok Madura

    • calendar_month Sel, 30 Sep 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Muda Tembakau Madura (APTMA) melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Senin, 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Asosiasi meminta agar Menteri Purbaya turut memperhatikan pengusaha rokok asal Madura. “Kami mempunyai keinginan bagaimana Madura dijadikan sebagai kawasan khusus dan memberlakukan SKM dan SPM kelas III dengan perkiraan […]

  • Abd. Wafi, S.H.

    Putusan MK soal Batas Usia Minimal Capres-Cawapres, Antara Penjaga Konstitusi dan Penentu Panggung Politik

    • calendar_month Sen, 11 Agu 2025
    • account_circle Abd. Wafi, S.H., Advokat Muda Perhimpunan Advokat Indonesia.
    • 0Komentar

    Lens IDN, Opini – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi sorotan publik setelah memutuskan untuk menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden pada angka 40 tahun. Putusan ini mengukuhkan bahwa, kecuali terdapat pengalaman sebagai kepala daerah […]

  • korban-banjir

    Banjir Aceh, Legislator Harap Prabowo Konsisten dalam Pemberantasan Pembalakan Hutan

    • calendar_month Ming, 30 Nov 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyoroti lemahnya kinerja kementerian dan lembaga yang memiliki otoritas di sektor kehutanan. Ia menyatakan, bencana banjir Aceh dan tanah longsor yang terjadi setiap tahun, bahkan setiap saat, menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan masih belum efektif. Firman juga menyoroti kerusakan hutan yang semakin tidak […]

  • Menkeu Purbaya Akui Gajinya Turun Dibanding Saat Pimpin LPS: “Gengsi Lebih Tinggi, Tapi Gaji Lebih Kecil”

    Menkeu Purbaya Akui Gajinya Turun Dibanding Saat Pimpin LPS: “Gengsi Lebih Tinggi, Tapi Gaji Lebih Kecil”

    • calendar_month Ming, 14 Sep 2025
    • account_circle Azkatia
    • 0Komentar

    Lens IDN, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara blak-blakan mengungkapkan perbedaan signifikan antara gaji yang diterimanya saat ini dengan penghasilannya ketika masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurut Purbaya, gajinya sebagai Menkeu justru lebih rendah meskipun tanggung jawab yang diemban jauh lebih besar. “LPS itu juga lembaga penting, […]

expand_less